Suasana rapat koordinasi kesehatan tentang penanganan stunting yang diikuti seluruh stake holder di Hotel Orchid Kota Batu, Selasa (3/12).
Kota Batu, Bhirawa
Permasalahan gizi buruk atau stunting di Kota Batu mencapai 38 persen. Akibatnya, saat ini stunting menjadi masalah yang krusial bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Batu. Dan Selasa (3/12), Pemkot melalui Dinas Kesehatan menggelar Rapat Koordinasi Kesehatan (Rakorkes) dalam rangka untuk implementasi konvergensi penanganan stunting di Hotel Oprchid Kota Batu. Diharapkan tertanganinya stunting akan dapat membentuk generasi KotaBatu yang sehat dan unggul.
Dikatakan Kepala Dinas Kesehatan Kota Batu, Drg. Kartika Trisulandari bahwa harus ada komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dan semua elemen masyarakat dalam penanganan stunting yang terintergrasi di Kota Batu.
“Kesepakatan bersama ini telah kita dideklarasikan yang juga telah kita tanda tangani bersama,”ujar Kartika di hadapan peserta rakorkes, Selasa (3/12).
Diketahui, rakorkes penanganan stunting kemarin diikuti sekitar 300 orang dari berbagai elemen masyarakat, mulai Forkopimda, DPRD, aparat keamanan, organisasi masyarakat, Camat, Kepala Puskesmas, Dirut RS, organisasi profesi kesehatan, dan beberapa elemen masyarakat lainnya.
Harapannya, semua elemen tersebut bisa bersama sama untuk ikut andil dan berperan serta dalam mengurangi tingkat stunting yang terjadi di Kota Batu.
Permasalahan stunting menjadi perhatian Pemkot setelah pada bulan timbang kedua (Agustus.red) tahun 2019 ada 770 balita menderita stunting di Kota Batu.
Dengan kondisi dan latar belakang tersebut dalam Rakor kemarin Dinkes mengambil tema ‘implementasi konvergensi penanganan stunting guna membentuk generasi sehat dan generasi unggul di Kota Batu’.
“Selain itu kita juga mengundang semua stake holder dengan harapannantinya semua pihak mampu melakukan penanganan stunting secara terintegrasi. Sehingga mampu menciptakan generasi muda Kota Batu yang lebih unggul,” jelas Kartika.
Untuk Dinas Kesehatan Kota Batu, berbagai program dilakukan dalam menekan stunting. Di antaranya pembinaan kepada ibu-ibu hamil, remaja putri di sekolah, dan smart catin (calon pengantin) atau penyuluhan tentang reproduksi kepada para calon pengantin.
Sementara, Wakil Wali Kota Batu, Ir. Punjul Santoso M.M yang turut hadir dalam kegiatan tersebut menyampaikan bahwa stunting menjadi masalah pertama. Karena itu pihaknya meminta agar semua elemen bersama-sama melakukan sosialisasi terkait penanganan stunting.
“Angka stunting di Kota Batu cukup penting. Selain Dinkes untuk menekan angka stunting bisa dilakukan semua pihak. Misalnya melalui pemberdayaan DD dan ADD di tingkat desa,” ujar Punjul.
Menurut Wawali, kasus stunting di Kota Batu ini dikarenakan beberapa faktor. Di antaranya, kurangnya pemahaman orang tua tentang stunting, tidak diperhatikannya dan terpenuhinya gizi saat hamil, serta orang tua tak mau memberikan ASI kepada bayinya.
Wakil Wali Kota sempat tercengang saat mengetahui bahwa Kota Batu merupakan salah satu kota di Jawa Timur yang memiliki masalah stunting.
Hal itu diketahui dari pemaparan Kementerian Kesehatan RI beberapa bulan lalu yang menyatakan bahwa Kota Batu memiliki persentase terjadinya stunting sebanyak 38 persen.
“Usai mengetahui bahwa angka stunting di Kota Batu mencapai 38 persen, maka kami dari pemerintah daerah bersama seluruh OPD dan seluruh elemen masyarakat yang ada terus berupaya untuk mengurangi tingkat stunting yang ada di Kota Batu,”tambah Wawali. Dan saat ini angka stunting di Kota Batu sudah mengalami penurunan dari 38 persen menjadi 21 persen. [nas]
