Kota Madiun WTP Kali Keenam Secara Berturut, Juga Kembali yang Pertama di Jatim

Tampak Kepala BPK Perwakilan Jawa Timur, Karyadi menyerahkan Predikat WTP atas LKPD 2022 kali keenam berturut sejak Tahun 2017 silam kepada Wali Kota Madiun, Maidi di auditorium Kantor BPK Perwakilan Jawa Timur, Jumat (17/3).

Pemkot Madiun, Bhirawa
Kota Madiun kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di tahun ini. Predikat WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2022 lalu juga yang tercepat di Jawa Timur.

Hebatnya, predikat ini merupakan kali keenam secara berturut sejak 2017 silam. Hal itu mengemuka setelah penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jatim, Jumat (17/3).

”Alhamdulillah, hari ini kita kembali mendapatkan predikat WTP. Ini membuktikan bahwa kita serius dalam menyajikan laporan keuangan,” kata Wali Kota Madiun, Maidi saat penyerahan LHP di auditorium Kantor BPK Perwakilan Jawa Timur.

Kota Madiun memang selalu menyerahkan LKPD diawal-awal waktu. Setiap pemerintah daerah memang wajib menyerahkan laporan keuangan maksimal tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Tahun ini, Pemerintah Kota Madiun sudah menyerahkan LKPD pada 16 Januari lalu. Alhasil, LKPD juga lebih awal diperiksa BPK. Wali kota menyebut biarpun penyerahan LKPD tercepat, bukan berarti penyusunan tidak serius. Buktinya, Kota Madiun berhasil meraih WTP tahun ini.

”Ini juga berkat sinergitas yang baik antara semua pihak. Termasuk dari DPRD. Saya juga terima kasih sekali dan mohon maaf kepada BPK yang selalu kita repoti untuk berkoordinasi selama dalam penyusunan,” ujarnya.

Wali Kota tak membantah masih adanya catatan-catatan. Namun, hal itu pula yang menjadi pelecut semangat dalam penyusunan agar lebih baik.

Wali Kota juga memberikan apresiasi kepada OPD atas kinerja apik tersebut. Tim juga bergerak cepat dalam menindaklanjuti setiap catatan yang diberikan. Tak heran, sejumlah temuan juga semakin diminimalkan.

Wali Kota Maidi menyebut meningkatnya capaian penilaian lantaran keseriusan pemerintah daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK dari tahun ke tahun. Alhasil, ketidaksesuaian semakin terminimalkan.

”Prinsipnya, setiap rekomendasi pasti kita tindak lanjuti agar laporan keuangan semakin sempurna ke depan,” jelasnya. Terpisah Kepala BPK Perwakilan Jawa Timur, Karyadi menyampaikan selamat kepada Pemerintah Kota Madiun yang berhasil mempertahankan predikat WTP kali keenam secara berturut.

Pun, pihaknya tidak menemukan hal-hal material yang bisa mengurangi kualitas penilaian. Karyadi menyebut setidaknya terdapat empat unsur penilian. Yakni, kesesuaian akan standar administrasi pemerintah, sistem pengendalian internal, kepatuhan, dan juga kecukupan data laporan.

”Kota Madiun sudah memenuhi unsur-unsur tersebut bahkan juga dengan ketepatan waktu pelaporan,” ungkapnya. [dar.dre]

Tags: