Kota Mojokerto Raih Penghargaan LKPP Pengadaan Barang dan Jasa

Sekdakot Mojokerto Harlistyati (kanan) menerima penghargaan pengadaan barang dan jasa dari LKPP. [kariyadi/bhirawa]

Kota Mojokerto, Bhirawa
Kota Mojokerto kembali mendapat penghargaan di tingkat nasional. Setelah mendapat penghargaan INAGARA (Inovasi Administrasi Negara) award dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang diterima Wawali Suyitno, Pemkot Mojokerto kembali meraih National Procurement Award 2018 dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia.
Penghargaan diserahkan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Agus Prabowo kepada Sekretaris Daerah Kota Mojokerto Harlistyati pada kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Barang/Jasa (Rakornas PBJ) di Sabugacenter Institut Teknologi Bandung Jalan Taman Sari Nomor 72 Bandung Selasa sore.
Dari 687 LPSE di seluruh Indonesia, ada 49 LPSE yang memperoleh penghargaan, dan Kota Mojokerto dinyatakan sebagai salah satu pemenang dengan kategori Komitmen Penerapan Standar LPSE:2014 berdasarkan tingginya komitmen, dedikasi dan implementasi e-procurement.
Ketua LKPP, Agus Prabowo menjelaskan, salah satu kebijakan reformasi birokrasi di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah dengan diterapkannya proses pengadaan barang dan jasa yang memanfaatkan teknologi informasi. ”Yakni, melalui aplikasi system pengadaan secara elektronik yang lingkupnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai dengan katalog elektronik,” tuturnya.
Sekdakot Harlistyati berharap, diraihnya prestasi ini dapat memacu pengadaan barang dan jasa di Kota Mojokerto semakin baik dan profesional. ”Saya berharap penghargaan procurement ini dapat lebih memotivasi aparatur dan menumbuhkan prestasi menuju pengadaan barang dan jasa yang transparan dan kredibel, serta mampu memberikan manfaat bagi pembangunan Kota Mojokerto sebagai service city yang maju, sehat, cerdas, sejahtera dan bermoral, sebagaimana yang diharapkan bersama,” ucapnya.
Pada Rakornas yang bertema Perubahan Paradigma Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah ini digelar selama dua hari (30 hingga 31 Oktober), dengan dihadiri 3 ribu peserta terdiri dari Sekretaris Jendral/Sekretaris Utama Kementrian/Lembaga, Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Pimpinan dan Personel Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), Perwakilan Ikatan Fungsional Pengadaan Barang Jasa (IFPI) dan Perwakilan Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI).
Disamping pemberian penghargaan kepada LPSE dan UKPBJ dan seluruh insan pengadaan barang/jasa pemerintah yang berprestasi dan berkomitmen dalam melakukan perbaikan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, pada kegiatan inijuga diselingi dengan peluncuran terbaru Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) V.4.3, Sistem Pengamanan Komunikasi Dokumen (SPAMKODOK) V.2 dan e-katalog V.5, serta diskusi panel. [kar]

Tags: