Ketua DPRD Pamekasan, Achmad Halili Yasin pimpin rakor kesemrawutan kota Pamekasan. [syamsudin lubis/bhirawa]
Pamekasan, Bhirawa
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemkab Pamekasan, melakukan rapat koordinasi (rakor) dalam upaya memecahkan berbagai persoalan yang berkenaan dengan kesemrawutan di seputar kota Pamekasan. Rakor dipimpin Achmad Halili Yasin (Ketua DPRD Pamekasan) berlangsung di ruang sidang utama, Senin malam dihadiri PlH Bupati Pamekasan, Mohammad Alwi, anggota Forkopimda, Wakil Ketua DPRD, Kepala OPD, pimpinan Komisi dan pimpinan Fraksi.
Rakor membahas berbagai persoalan yang ditemukan oleh Komisi DPRD Pamekasan, disampaikan di forum koordinasi itu. Pihak eksekutif diberi kesempatan memaparkan tugasnya, lalu didialogkan dan dicari solusinya.
Adapun permasalah yang mendesak dibahas soal kesemrawutan kota diakibatkan tidak tertib PKL, pasar tumpah dan MPU yang masuk kota sehingga membuat sebagian sudut strategis kota dikenal ‘Bumi gerbang Salam” ini menjadi macet dan arus lalu lintas sangat terganggu.
Padahal, kesemrawutan menjadi permasahan klasik. Oleh petugas sangat sering kali diadakan penertiban namun selalu berulang. Belum lagi, himbau serta terpampang rambu-rambu larangan. Namun tidak surut mereka melakukan pelanggaran.
Ketua Komisi I DRPD Pamekasan, Ismail S.H.I, menyatakan, kondisi kota Pamekasan, beberapa bulan terakhir ini makin semrawut perlu penanganan serius. Misalnya, PKL menempati lahan tidak sesuai aturan. Pasal liar di kawasan pertokoan CLM (Citra Logam Mulia).
“Ironisnya, di area jalan Cokroatmojo (Parteker). Ada PKL yang berani membuat petak tempat jualan semi permanen dengan dicor di badan jalan. Ini perlu ada solusi, bila dibiarkan ke depan kota kita akan semakin semrawut,” katanya.
Mohammad Alwi, selaku PlH Bupati Pamekasan mengatakan, upaya mengatasi permasalah itu sudah ada tim atau semacam satgas lintas sektoral. “Solusi soal kesemrawut beberapa langkah sudah dilakukan namun belum maksimal. Diantara menyediakan lokasi bagi PKL di lahan parkir Pasar 17 Agustus,” jelasnya.
Menurut Alwi, Karena mereka, PKL itu. berjualan sejak jam 11 siang hingga sore hari. PKL ini sebenarnya para pedagang ikan dan lauk yang menjajakan ke kampung. Dagangan tidak habis lalu mereka numpuk di Jalan Kabupaten sekitar CLM itu hingga sore hari.
Dalam rakor, Legislatif dan Eksekutif sepakat mncari solusinya pendekatan yang etis dan manusiawi. Pimpinan DPRD berjanji akan evaluasi secara rutin apakah eksekutif serius menindaklanjuti atau tidak.
Sebelumnya, pimpinan OPD. Sperti Satpol PP, Dinas Perhubungan dan Dinas Lingkungan Hidup memaparkan secara bergantian menyikapi kasus kesemrawutan seputar kota Pamekasan ini. [din]
