Syarat Wajib Rapid Tes bagi Peserta UTBK SBMPTN
Kota Probolinggo, Bhirawa
Pemberlakuan wajib rapid tes Covid-19 bagi peserta Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) untuk jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) di kota Surabaya secara mendadak oleh panitia tes disikapi beragam di sejumlah pemerintah daerah.
Di wilayah Probolinggo, pemerintah daerah setempat, Pemkot dan Pemkab Probolinggo, masih tetap mengenakan biaya rapid tes di kisaran Rp 300 ribu bagi peserta UTBK SBMPTN kota Surabaya. Sementara Pemkot Kediri telah melakukan antisipasi dengan memberikan keringan biaya rapid tes sampai dengan penggartisan dengan sejumlah ketentuan.
Pihak Pemkot Surabaya sendiri , sebagai pihak yang meminta kewajiban rapid tes bagi peserta UTBK SBMPTN di wilayahnya telah menyediakan rapid tes covid-19 gratis di semua puskesmas , meski hanya diperuntukkan bagi pemegang kartu KIP Kuliah.
Mengutip instagram Dinas Kesehatan Surabaya@sehatsurabayaku, rapid test digelar pada Sabtu-Rabu, 4-8 Juli 2020, pukul 09.00-12.00 WIB. Pelaksanaan rapid test dilakukan di seluruh puskesmas se-Surabaya.
Syaratnya antara lain foto kopi KTP Surabaya, foto kopi kartu peserta UTBK, foko kopi KIPK, masuk data masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Adapun cara mengecek data MBR antara lain masuk ke alamat https://epemutakhirandata.surabaya.go.id/mbr#, dan masukkan NIK peserta.
Puluhan peserta Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) mengeluhkan mahalnya biaya rapid test yang dikenakan di Kota Probolinggo baik di RSUD milih pemerintah maupun swasta lainnya, rata-rata Rp 300 000 per rapid test. Mereka berharap biaya rapid test bisa dilakukan secara gratis seperti di beberapa daerah lain di Jawa Timur.
Vina Fitriana Dovi, 19, warga Kelurahan/Kecamatan Sumbertaman yang merupakan koordinator peserta UTBK, Minggu (5/7) mengungkapkan. Menurutnya, di Kota Probolinggo ada 95 peserta UTBK.
“Panitia mewajibkan semua peserta UTBK menyertakan surat keterangan sehat beserta hasil rapid test dari kota masing-masing pada hari pelaksanaan UTBK, walaupun ada perguruan tinggi yang tidak memakai persyaratan tersebut. Namun, biaya rapid test di Kota Probolinggo mahal,” ujarnya.
Vina membandingkan biaya tes UTBK saja hanya Rp 150 ribu. Sedangkan untuk rapid test di Kota Probolinggo biayanya di atas Rp 300 ribu per orang. Di RSUD dr Moh Saleh besarannya per rapid test Rp 375 ribu, sedangkan di tempat-tempat rapid test swasta lainnya besarannya Rp.325 ribu itu sudah termasuk surat keterangan sehat.
“Itu pun kami belum tentu diterima ketika mengikuti UTBK,” katanya.
Vina dan teman-teman peserta UTBK berharap biaya rapid digratiskan. Sama dengan di daerah lain. “Di Kabupaten Probolinggo dan Jember sudah gratis untuk rapid test. Di sini masih dikenakan biaya,” keluhnya.
Peserta dari Kota Probolinggo sendiri, mengikuti jadwal tes yang berbeda-beda. Ada yang tanggal 5 Juli, ada juga yang tanggal 14 Juli. Vina mendapat jadwal tes pada 7 Juli.
“Sampai sekarang belum melakukan rapid test. Padahal jadwal sudah mendesak,” tuturnya.
Dikatakannya pula tidak hanya untuk SBMPTN yang dimintai rapid test, untuk naik kereta api pun demikian, sudah ongkosnya mahal masih harus rapid tes yang biayanya juga mahal, ini betul-betul menjadi momok bagi calon mahasiswa, tandas Vina.
Hal yang sama diungkapkan akun Suntoro Adi dalam grup facebook. Dalam grup media sosial tersebut, Suntoro Adi menyampaikan permintaan yang ditujukan pada Wali Kota Probolinggo agar bisa dibantu rapid test gratis.
“Assalamualaikum, saya mau tes SBMPTN di Jember dimintai surat rapid test dari daerah asal masing-masing. Tolong Pak Wali Kota Probolinggo, apa bisa bantu rapid test gratis yaa? karena kalo rapid test sendiri bayar Rp 350 ribu,” ungkapnya.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKP2KB) dr NH Hidayati belum bersedia berkomentar mengenai hal tersebut. “Belum bisa berkomentar dulu,” ujarnya melalui pesan singkatnya saat dikonfirmasi.
Dirut RSUD Moh Saleh dr. Abraar HS, saat dikonfirmasi masalah biaya rapid test untuk persyaratan masuk perguruan tinggi dijelaskan, bahwa biaya apid test semmuanya sama jika di RSUD moh Saleh biayanya Rp 375 ribu, sedangkan di swasta lainnya dibawah itu, silahkan ke wasta saja, akunya.
Sementara , merespon laporan masyarakat terkait wajib rapid test bagi peserta Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) yang diselenggarakan di Surabaya,
Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar membuat kebijakan untuk memberikan rapid test gratis bagi siswa yang masuk dalam basis data terpadu (BDT). Sementara untuk calon mahasiswa dari keluarga mampu atau tidak masuk dalam BDT mendapatkan keringanan biaya.
“Silahkan bagi calon mahasiswa cek langsung ke website tkpk.kedirikota.go.id/cari_bdt , kalau memang datanya masuk BDT maka datang langsung ke RSUD Gambiran mulai besok (5 Juli 2020), kami _rapid test_ gratis untuk syarat ikut UTBK di Kota Surabaya”, kata Walikota
Lebih lanjut, “Kalau datangnya jam kerja, maka langsung saja menuju loket IGD. Tapi kalau datang pada jam kerja bisa ke loket pendaftaran rawat jalan. Kalau bingung tanya satpam”, jelas Abdullah Abu Bakar.
Menambahkan pernyataan Walikota Kediri, Direktur RSUD Gambiran dr Fauzan Adima M.Kes menyatakan kebijakan ini berlaku hanya bagi warga dengan KTP Kota Kediri.
“Untuk warga yang tidak masuk BDT dan ber KTP Kota Kediri tetap kami beri diskon, biaya _rapid test_ hanya Rp 200.000. Syaratnya membawa KTP, Kartu KIS atau Jamkesda”, tambah Fauzan Adima. [wap.van.gat]
