Rakor-yang-dilakukan-Kodim-0822-Bondowoso-untuk-mengamankan-penyaluran-pupuk-dari-penyelewengan.
Bondowoso, Bhirawa
Belum optimalnya masalah pendistribusian pupuk di Kabupaten Bondowoso, merupakan salah satu kendala dalam peningkatan produksi pertanian selama ini. Sehingga Kodim 0822 melaksanakan rapat koordinasi dengan distributor dan kios pupuk sekabupaten Bondowoso, di aula Kodim 0822, Senin (11/1) kemarin.
Hadir dalam acara rakor tersebut, Kadis Pertanian diwakili Ir Winarto Dandim 0822 Bondowoso, Lekol Sudrajat, Perwakilan Distributor swe Bondowoso bahkan juga hadir perwakilan Distributor Jawa Timur dan seluruh PPL sekabupaten Bondowoso.
Dandim 0822 Bondowoso, Letnan Kolonel Sudrajat, mengakui, bahwa pupuk bersubsidi ini memang sangat rawan setelah sampai di tingkat pengecer, sehingga sesuai perintah Bapak Presiden Joko Widodo melalui Panglima TNI, TNI diminta untuk ikut mengawal. “Dalam poin penting yang disampaikan oleh Bapak Presiden, adalah mengoptimalkan swasembada pangan, sehingga tahun ini Indonesia akan akan mampu menjadi swasembada pangan,” katanya.
Berkaitan dengan hal tersebut, kata Sudrajat, salah satunya adalah TNI bersama dengan Polri mengawal pupukbersubsidi, sehingga sinergitas dalam mengamankan pupuk bersubsidi ini dapat dinikmati oleh petani secara langsung. “Maka dari itu, saya dengan Kapolres Bondowoso telah berkoordinasi, membahas langkah-langkah dalam mengamankan pupuk bersubsidi agar tidak jatuh kepada orang yang tidak berhak,” kata Dandim.
Dijelaskan, TNI berkomitmen, apabila ditemukan penyelewengan pupuk oleh distributor atau kios, terutama ada anggota yang menjadi beking penyelewengan pupuk, akan ditindak tegas. “Maka dari itu, saya menghimbau kepada masyarakat Bondowoso, apabila menemukan anggota TNI Polri melakukan penyimpangan, silahkan lapor ke Koramil atau Polsek terdekat, karena kami sudah sepakat dengan Pak Kapolres untuk menindak tegas,” imbuhnya.
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bondowoso yang diwakili Ir Winarto mengatakan. masalah penyaluran pupuk ini, sangat perlu untuk disikapi dengan berbagai langkah dan upaya kongkrit, diantaranya dengan melaksanakan Rapat Koordinasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi, sehingga penyalurannya tepat sasaran.
Rapat yang di hadiri oleh kepala SKPD inikata Winarto, dibahas dengan penyuluh pertanian, produsen, distributor dan pengecer pupuk serta kelompok tani ini membahas dua hal pokok salah satunya masalah distribusi pupuk bersubsidi. “Rakor ini menyikapi masih banyak terjadi penyimpangan dalam pendistribusian pupuk bersubsidi di antaranya pupuk tersebut dijual ke daerah lain,” kata Winarto.
Menurutnya, ada beberapa hal yang menjadi catatan dari rapat koordinasi tersebut diantaranya bagi dinas terkait diharapkan dapat memberikan data tentang jumlah kebutuhan pupuk berdasarkan realisasi pertanaman. Ditegaskan, apabila terjadi kekurangan berarti patut dicurigai ada permainan dan akan diproses secara hukum, bagi Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) bersama anggota untuk mengecek secara langsung harga pupuk hingga ketingkat pengecer.
Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan dialog dengan para pengecer se Bondowoso, para pengecer yang tidak mau selalu menjadi kambing hitam mengadukan jika selama ini yang nakal malah dari distributor, sehingga pemerintah diminta menindak tegas jika ditemukan pelanggaran dilakukan distributor. “Pada beberapa waktu lalu ditemukan ada pupuk Bondowoso yang diselewengkan ke Jember, saya minta distributor nakal tersebut ditindak tegas,” kaya salah satu pengecer kemarin. [har]
