KP3 Laporkan KUP dan Bawaslu Jatim ke KIP

Kantor KPU Jatim

Kantor KPU Jatim

Surabaya, Bhirawa
Tidak ingin peristiwa penggelembungan suara terulang kembali saat Pileg 2014 lalu, Komisi Pengawas Penyelenggara Pemilu (KP3) KNPI Jatim akan tetap menunggu data yang dikirim KPU Jatim terkait Daftar Pemilih Khusus (DPK). Ini karena saat Pileg 2014, di dalam daftar DPK tidak ditulis by name by address, namun dalam kenyataannya mereka bisa memberikan suara.
Ketua KP3 KNPI Jatim Agus Mahfudz Fauzi yang diampingi lawyer KP3, Agung Nugroho menegaskan pihaknya sudah melakukan pelurusan terhadap proses demokrasi yang seharusnya menjadi tugas dan wewenang penyelenggara pemilu. Tapi sampai saat ini belum ada sebuah solusi yang diberikan oleh KPU Jatim maupun Bawaslu Jatim.
“Kalau sampai besok (Jumat ini) belum juga ada proses klarifikasi maupun data yang diberikan kepada kami terkait DPK, maka kami akan melaporkan dua lembaga tersebut yaitu KPU dan Bawaslu Jatim ke Komisi Informasi Publik (KIP). Kalau proses ini dibiarkan maka mereka akan menanggung risiko sebagaimana ancaman UU 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu,”tegas Agus, Kamis (3/7).
Ditambahkannya, dalam pelaksanaan Pilpres 2014 tidak menutup terjadinya konflik jika penyelenggara pemilu tidak bertanggungjawab dan tidak independen.
Padahal pada 9 Juli 2014 nanti, banyak mahasiswa yang menjalani Ujian Akhir Semester (UAS). Artinya ada 3 ribu lebih mahasiswa di semua kampus di Surabaya tidak pulang. Dengan begitu mereka akan melakukan coblosan di Surabaya. ”Nah, kalau mereka tidak difasilitasi, maka kemungkinan angka sebesar itu akan hilang menguap. Kalau sudah seperti itu maka yang bertanggungjawab penuh adalah penyelenggara,”tambah mantan komisioner KPU Jatim ini.
Apalagi di satu sisi, selama ini KPU Jatim belum pernah melakukan sosialisasi. Baik lewat door to door atau di media. Tak heran tidak semua masyarakat mengetahui terkait soal pindahan coblosan. ”Sesuai aturan di sini KPU Jatim dapat dipidanakan,”tegasnya.
Hal senada juga diungkapkan oleh lawyer KP3 KNPI Jatim, Agung Nugroho. Pihaknya siap melakukan gugatan jika KPU Jatim dan Bawaslu Jatim tetap tidak mengindahkan desakan yang dilakukan oleh KP3. Selain itu pihaknya mendesak kepada masyarakat untuk mengawasi seluruh penyelenggara Pilpres 2014, khususnya dalam kolom DP3. Mengingat sampai saat ini KPU Jatim tidak memberikan daftar tersebut, meski KP3 sudah mendatangi kantor KPU Jatim untuk meminta data tersebut. ”Tidak menutup kemungkinan kami akan menggugat jika data DPK tidak diserahkan kepada kami untuk dipublikasikan,”tandasnya. [cty]

Tags: