Penyidik KPK saat membawa barang bukti dokumen penting yang disita dari dua OPD di Balai Kota Batu, Senin (11/1). [Anas Bahtiar]
Pengusutan Korupsi di Pemkot Batu
Kota Batu, Bhirawa
Disinyalir terjadi tindak pidana korupsi di Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan (Diskumdag) Pemkot Batu, rombongan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa kantor Diskumdag yang berada di Block Office (BO) gedung Balai Kota Batu, Senin (11/1). Di hari yang sama, pemeriksaan juga dilakukan KPK di kantor BPKAD.
Di kantor Diskumdag Penggeledahan berlangsung dari Pukul 10.00 WIB hingga 13.00 WIB. Sedangkan di kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) atau biasa disebut juga Badan Keuangan Daerah (BKD) penggeledahan berlangsung dari pukul 10.00 WIB hingga pukul 15.00 WIB.
“Hari ini (11/01) KPK melakukan penggeledahan di Dinas Koperasi UMKM Perdagangan dan Dinas BKD,” ujar Plt Jubir KPK, Ali Fikri saat dikonfirmasi awak media, Senin (11/1).
Sekertaris Diskumdag, Kairo Latif mengatakan ada sekitar 10 orang yang menggeledah Kantor Diskumdag. Dan oleh penyidik KPK dirinya ditanyai terkait masalah perizinan pada tahun 2011-2017.
“Dan ruangan yang dimasuki oleh petugas KPK adalah ruangan Kepala Diskumdag,”ujar Latif.
Usai melakukan penggeledahan, dua tim dari KPK ini membawa beberapa barang bukti dokumen yang ditaruh di dalam koper. Dari BPKAD, penyidik KPK membawa dua koper besar berwarna hijau dan berwarna hitam. Mobil Kijang Inova warna hitam yang membawa dokumen ini menembus derasnya hujan yang mengguyur Kota Batu siang kemarin.
Menanggapi aktivitas pengeledahan KPK kemarin, kordinator divisi monitoring hukum pada Malang Corruption Watch (MCW), Reymond Tobing mendesak kepada pemerintah Kota Batu untuk secepat mungkin melakukan perbaikan.
“Maksudnya, MCW mendesak pemkot melakukan perubahan mendasar atas sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah, membuka dokumen dan informasi publik, memegang teguh prinsip demokrasi partisipatif,”ujar Raymond.
Selain itu MCW juga meminta kepada pemerintah dan DPRD kota Batu untuk memperkuat kontrol terhadap penyelenggaraan perizinan. Adapun perbaikan kontrol yang menjadi prioritas ada di sektor pariwisata, hiburan dan jasa lain yang menjadi pendukung. [nas]
