KPK Datangi Dispendukcapil Jombang

Kantor Dispendukcapil Kabupaten Jombang, Rabu siang (04/04). [Arif Yulianto]

Jombang, Bhirawa
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Jombang di komplek perkantoran Pemkab Jombang di Jalan KH Wahid Hasyim 137, Jombang pada Rabu (04/04).
Hal ini dibenarkan oleh Kepala Dispendukcapil Jombang, Achmad Sjarifudin. Menurutnya, empat petugas KPK yang datang dari divisi pencegahan. “Empat orang tadi datang dari Divisi Pencegahan sekitar pukul 10.00 WIB. Disini hanya sekitar 1 jam,” ungkap Sjarifudin, dikonfirmasi sejumlah wartawan, Rabu siang (04/04).
Syarifudin menjelaskan jika kedatangan KPK hanya untuk mengecek data dan sistem terkait dengan pusat, tidak terkait dengan kasus apapun, baik kasus proyek pengadaan KTP-el yang menjerat mantan Ketua DPR RI Setya Novanto maupun kasus yang menjerat Bupati Jombang non aktif Nyono Suharli Wihandoko.
“Katanya (KPK) keliling ke seluruh Indonesia. Menurut petugas ada sistem yang harus disempurnakan terkait pusat. Mereka mengecek data-data soal perekaman di sini terutama pada tahun 2016,” terangnya.
Kedatangan KPK ke Dispendukcapil Jombang ini pun juga di benarkan oleh Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Jombang, Setiajit SH MM. Di wawancarai sejumlah wartawan di Pendopo Kabupaten Jombang, di hari yang sama, ia mengatakan, kedatangan KPK untuk memonitoring Dispendukcapil Jombang.
“Tadi pagi ada empat orang tim dari KPK, prinsipnya akan mengevaluasi, monitoring kepada sistem untuk pelayanan kependudukan. Atau yang lazim yang ‘panjenengan’ sebut dengan E-KTP, ” terang Setiajit.
Di tambahkan oleh Setiajit, Pemkab Jombang sudah melakukan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dalam hal pelayanan E-KTP. Bahkan ia menambahkan, saat ini pelayanan E-KTP bisa di cetak di tingkat kecamatan. Menurutnya, ada aplikasi yang mungkin belum di laksanakan, sehingga KPK yang datang ke Dispendukcapil Jombang.
“Seluruh rekaman data penduduk di Kabupaten Jombang ini belum ‘nyambung’ dengan aplikasi di tingkat nasional. Jadi kalau misalnya ini sudah terjadi, mungkin KPK juga tidak datang,” pungkas Setiajit.
Namun saat di tanya lebih lanjut apakah kedatangan KPK ke Dispendukcapil Jombang di tengarai adanya penyimpangan di dinas tersebut, Setiajit masih belum bisa memastikannya. “Senantiasa program yang di tangani KPK selalu di dahului dengan adanya penyimpangan. Cuma, kami kan tidak tahu penyimpangannya di mana dan kapan, dan apakah penyimpangan itu di lakukan oleh Pemkab Jombang ataukah oleh Pemerintah Pusat. [rif]

Rate this article!
Tags: