Foto: ilustrasi (sumber: setkab.go.id)
Bupati Lumajang Thoriqul Haq Berhalangan Hadir
Surabaya, Bhirawa
Sebanyak 37 pejabat di Provinsi Jatim mendapat panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Pemeriksaan tersebut digelar KPK secara bergiliran dari pagi hingga malam di ruang Brawijaya Kantor Gubernur Jatim Jalan Pahlawan 110 Surabaya, Senin (8/7).
Kepala Satgas Pemeriksaan LHKPN di Direktorat LHKPN Kedeputian Pencegahan KPK, Nexio Helmus mengatakan, kegiatan ini akan berlangsung selama seminggu karena itu, setiap hari akan ada pemeriksaan antara enam hingga tujuh pejabat di Jatim. Mereka terdiri dari 10 bupati, 1 wakil bupati dan 26 pejabat setingkat eselon 1 dan eselon 2.
Nexio menuturkan, kemarin seharusnya dilakukan pemeriksaan terhadap tujuh orang pejabat. Namun Bupati Lumajang Thoriqul Haq yang semula sudah terjadwal menyampaikan berhalangan hadir dan ditunda Kamis. ” Hari ini totalnya ada tujuh, tapi realisasinya ada enam. Nanti satu ada perubahan jadwal bupati Lumajang yang ditunda Kamis,” kata Nexio.
Pemeriksaan itu pun dijadwalkan akan rampung hingga malam hari kemarin. Karena dalam sehari, Nexio mengatakan, pemeriksaan dilakukan hingga tiga sesi. “Sesi pertama baru selesai satu, Sekdaprov Ponorogo. Bupati Ponorogo diperiksa di sesi 1. Di sesi 2 ada salah satunya dari Sumenep. Total rangkaian kegiatan nanti ada 37 orang,” imbuhnya.
Nexio menyebut seluruh aset pejabat akan diperiksa secara rinci. Kegiatan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya korupsi. Pemeriksaan tersebut meliputi tanah, kalau harta bergerak mobil, kendaraan. “Seperti pada umumnya laporan kewajiban penyelenggara negara untuk melaporkan. Ini rangkaian kegiatan kita tujuannya untuk pencegahan ya. Jadi perlu digarisbawahi, penekanan di sini dalam rangka pencegahan,” pungkasnya.
Sementara itu, Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono menuturkan, Pemprov Jatim ketempatan untuk kegiatan KPK dalam rangka meneliti ulang LHKPN sejumlah pejabat di Jatim. Heru mengaku, dari 37 pejabat tersebut memang tidak ada dari Pejabat di lingkungan Pemprov Jatim. Sebab, sejak awal gubernur telah memerintahkan agar seluruh pejabat melakukan pengisian LHKPN secara online. “Ini hanya pencocokan saja, betul apa tidak data yang dikirimkan,” tutur Heru.
Sementara itu, dari pantauan di lokasi pemeriksaan, tak satu pun pejabat yang telah dilakukan pemeriksaan oleh KPK bersedia menjawab pertanyaan wartawan. [tam]
Jadwal pemeriksaan laporan kekayaan 37 Pejabat :
Senin, 8 Juli 2019
1. Bupati Lumajang, Thoriqul Haq
2. Bupati Ponorogo, Ipong Muchlissoni
3. Sekda Kabupaten Ponorogo, Agus Pramono
4. Sekda Kabupaten Sumenep, Edy Rasiyadi
5. Kadis PU SDA Kabupaten Sumenep, Eri Susanto
6. Kadis Pendidikan Kabupaten Sumenep, A. Shadik
7. Kadis Pendidikan Kabupaten Ponorogo, Tutut Erliena
Selasa, 9 Juli 2019
1. Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari
2. Bupati Blitar, Rijanto
3. Bupati Bangkalan, Abdul Latif Amin Imron
4. Sekda Kabupaten Probolinggo, Soeparwiyono
5. Sekda Kabupaten Blitar, Totok Subihandono
6. Sekda Kabupaten Bangkalan, Eddy Moeljono
7. Kadis PUPR Kabupaten Probolinggo, Prijono
8. Kadis Pendidikan Kabupaten Probolinggo, Dewi Korina
9. Kadis PUPR Kabupaten Bangkalan, Roosli Soeliharjono
Rabu, 10 Juli 2019
1. Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas
2. Bupati Situbondo, Dadang Wigiarto
3. Bupati Jember, Faida
4. Sekda Kabupaten Banyuwangi, Djadjat Sudrajat
5. Sekda Kabupaten Situbondo, Syaifullah
6. Sekda Kabupaten Jember, Mirfano
7. Kaban PBD Kabupaten Jember, Rasyid Zakaria
8. Kadis PUPR Kabupate Bangkalan, Roosli Soeliharjono
9. Kadis PUPR Kabupaten Trenggalek, Mohammad Sholeh
Kamis, 11 Juli 2019
1. Bupati Sumenep, Abuya Busyro Karim
2. Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin
3. Wakil Bupati Sumenep, Achmad Fauzi
4. Sekda Kabupaten Trenggalek, Joko Irianto
5. Kadis DIKPORA Kabupaten Trenggalek, Kusprigianto
6. Kadis Pendidikan Kabupaten Jember, Edy Budi Susilo
7. Kadis Kesehatan Kabupaten Situbondo , Abu Bakar Abdi
8. Kadis PUPR Kabupaten Situbondo, Gatot Siswoyo
9. Kadis Pendidikan Kabupaten Situbondo, Fathor Rakhman
Jumat, 12 Juli 2019
1. Kadis PUPR Kabupaten Ponorogo, Jamus Kunto Purnomo
2. Kadis Pendidikan Kabupaten Blitar, Budi Kusumar Joko
3. Kadis PUPR Kabupaten Banyuwangi, Mujiono.
