KPK Periksa Mantan Sekda Bangkalan terkait Kasus Fuad Amin

pemeriksaan-kpkBangkalan, Bhirawa
Sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Bangkalan Madura diperiksa oleh tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan kasus dugaan gratifikasi yang menjerat Ketua DPRD Bangkalan periode 2009-2014 Fuad Amin Imron.
Mereka yang diperiksa adalah mantan Sekda Kab Bangkalan Syaiful Jamal, Eddy Mulyono (juga mantan Sekda), Pelaksana Harian (Plh) Sekda Pemkab Bangkalan Moh Muhni, dan Sekretaris DPRD Bangkalan Tomy Feryanto dan mantan Inspektorat.
Tim dari KPK yang dipimpin Novel Baswedan datang langsung ke Bangkalan, dan pemeriksaan dilakukan di Mapolres Bangkalan. “KPK pinjam tempat, dan ada sejumlah pejabat pemkab yang telah dipanggil untuk menjalani pemeriksaan,” kata Kapolres Bangkaan AKBP Sulistijono, Senin (22/12).
Mulai pukul 09.00 hingga pukul 12.00 tim penyidik memeriksa para pejabat di lingkungan Pemkab Bangkalan. Mereka menjalani pemeriksaan sekitar 3 jam. Selanjutnya KPK memeriksa jajaran Direksi PD Sumber Daya. Pemeriksaan dimulai sekitar pukul 12.30 hingga sore.
Ada empat orang yang diperiksa tim penyidik KPK, yakni mantan Direktur PD Sumber Daya Abd Hakim dan Direktur PD Sumber Daya Moh Sutikno, Pelaksana Direksi PD Sumber Daya Ileng Djadmiko, serta seorang staf bagian umum di perusahaan itu yang bernama Bagus.
Setelah satu jam pemeriksaan berlangsung, tim penyidik KPK menggelandang mantan Direktur PD Sumber Daya Abd Hakim ke dalam mobil KPK. Baik Abd Hakim maupun tim penyidik KPK tidak ada yang bersedia memberikan penjelasan kepada wartawan tentang kejadian itu, termasuk Ketua Tim Penyidik KPK Novel Baswedan. “Maaf, saya tidak punya kewenangan untuk menjawab, nanti Humas KPK yang bisa memberikan komentar,” kilah Novel lagi.
Untuk diketahui pada 17 Desember lalu, KPK juga telah memeriksa Direksi Perusahaan Daerah (PD) Sumber Daya dalam penyidikan dugaan penerimaan suap terkait dengan jual beli gas alam untuk pembangkit listrik di Gresik dan Gili Timur Bangkalan.
Ketika itu, Direksi PD Sumber Daya yang diperiksa adalah Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Cholil Solihin, Direktur PD Sumber Daya Afandy, Dirut PD Sumber Daya Chairil Anwar, Dirut PD Sumber Daya CHairil Saleh, Dirut PD Sumber Daya Abdul Razak. “Para saksi diperiksa untuk ABD (Antonio Bambang Djatmiko),” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha di Jakarta.
Antonio adalah Direktur PT Media Karya Sentosa (MKS) yang diduga menyuap Ketua DPRD Bangkalan Fuad Amin Imron. PD Sumber Daya adalah perusahaan daerah yang memiliki kontrak kerjasama dengan PT MKS.
Selain Direksi PD Sumber Daya, KPK juga memeriksa sopir Antonius Bambang Djatmiko, Suryanto dan Abdul Hakim. Kaitan Fuad Amin dengan PT MKS dimulai saat Fuad Amin masih menjadi Bupati Bangkalan periode 2003-2008, yang dilanjutkan pada 2008-2013.
Fuad mengajukan permohonan kepada BP Migas agar Kabupaten Bangkalan mendapatkan alokasi gas bumi yang berasal dari eksplorasi Lapangan ke-30 Kodeco Energy Ltd di lepas pantai Madura Barat, di bawah pengendalian PT Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore (PHE-WMO).
Kabupaten Bangkalan dan Pulau Madura memiliki hak diprioritaskan mendapatkan alokasi gas bumi untuk kebutuhan pembangkit berbahan bakar gas (PLTG) karena berguna untuk pengembangan industri di sekitar kawasan Jembatan Suramadu, kebutuhan kawasan industri dan kebutuhan rumah tangga warga Bangkalan.
Namun sampai sekarang, PHE-WMO tidak juga memberikan alokasi gas alam yang dimohonkan Fuad. Karena PHE-WMO menemui instalasi pipa penyalur gas bumi sampai sekarang belum juga selesai dibangun.
Kewajiban pembangunan pipa gas bumi ke Bangkalan, Madura, merupakan tanggung jawab PT MKS yang merupakan pihak pembeli gas alam berdasar Perjanjian Jual Beli Gas Alam (PJBG) untuk pembangkit listrik di Gresik dan Gili Timur Bangkalan.
Berdasar PJBG, PT MKS mendapatkan alokasi gas sebesar 40 BBTU dari BP Migas melalui Pertamina EP (PEP), atas pertimbangan MKS akan memasok gas sebesar 8 BBTU untuk PLTG Gili Timur Bangkalan.
Untuk memenuhi persyaratan PJBG, MKS bekerjasama dengan BUMD Bangkalan PD Sumber Daya. Perjanjian yang mengatur Pembangunan Pemasangan Pipa Gas Alam dan Kerjasama Pengelolaan Jaringan Pipa antara MKS dan BUMD PD Sumber Daya ternyata tidak pernah diwujudkan MKS, akibatnya gas bumi sebesar 8 BBTU untuk PLTG Gili Timur tidak pernah dipasok MKS.
Dalam kasus ini, KPK menetapkan Fuad sebagai tersangka penerima suap berdasarkan pasal 12 huruf a, pasal 12 huruf b, pasal 5 ayat 2 atau pasal 11 UU PEmberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 KUHP. [bed]

Tags: