KPK Periksa Pejabat dan Keluarga MKP

Salah satu pejabat di era MKP Lutfi Ariyanto usai diperiksa IPK di Mapolresta Mojokerto. [kariyadi]

Kabupaten Mojokerto, Bhirawa
Tim Penyidikan KPK kembali turun ke Mojokerto untuk mendalami kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan tersangka mantan Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa (MKP).
Tim KPK ini kembali turun ke Mojokerto guna melakukan pemeriksaan pendalaman.
Pemeriksaan itu dimulai pada Selasa (21/1) di Mapolresta Mojokerto. Sederet nama pejabat Pemkab Mojokerto dikabarkan dipanggil dalam pemeriksaan lanjutan ini.
Selain itu, sejumlah kontraktor keluarga dekat MKP serta anggota DPRD Kabupaten Mojokerto juga kembali dikorek keterangannya oleh penyidik KPK.
Rumor yang beredar, tak hanya para pejabat dan orang dekat, dalam pemeriksaan kali ini, penyidik KPK juga bakal menggali keterangan keluarga besar MKP. Tentunya hal ini terkait kasus TPPU yang menyeret mantan Bupati Mojokerto dua periode 2010-2018 itu. MKP diduga menyimpan hasil korupsi secara tunai dan sebagian disetorkan ke rekening bank.
Kakak kandung Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari ini juga diduga menyamarkan hasil korupsi melalui perusahaan milik keluarga, seperti CV Musika Grup, PT Sirkah Purbantara dan PT Jisoelman Putra Bangsa. Selain itu, sebagian aset MKP juga disamarkan dengan cara di atasnamakan pihak lain yang notabene orang dekatnya.
Kapolres Kota (Kapolresta) Mojokerto AKBP Bogiek Sugiyarto tak menampik adanya kabar rencana kedatangan KPK ke Mojokerto. Ia pun membenarkan, jika mulai besok, Polresta Mojokerto akan digunakan sebagai tempat pemeriksaan sebagimana yang dilakukan penyidik KPK sebelumnya.
“Iya, tim KPK datang di Polresta Mojokerto. Jadi KPK meminjam tempat untuk melakukan pemeriksaanya dalam kasus yang saat ini ditangani,” kata Kapolresta Bogiek saat dikonfirmasi sejumlah awak media, Rabu (22/1).
Hanya saja, Bogiek mengaku tidak tahu siapa saja yang dipanggil penyidik KPK dalam pemeriksaan kali ini. Menurutnya, hal itu merupakan kewenangan penuh KPK. Dalam hal ini, Polresta Mojokerto hanya digunakan sebagai tempat pemeriksaan.
“Kalau waktunya, kurang lebih satu mingguan KPK di Polresta Mojokerto,” tandas perwira menengah Polri yang pernah menjabat Kapolres Poso, Sulawesi Tengah ini.
Dalam kasus ini, KPK sudah berulang kali melakukan pemeriksaan terhadap para pejabat dan keluarga bersar MKP. Baik pemeriksaan di Gedung Merah Putih, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan maupun di Mapolresta. Tercatat, sudah 6 kali penyidik Antirasuah melakukan pemeriksaan di Mapolresta Mojokerto.
Mantan Bupati Mojokerto MKP ditetapkan sebagai tersangka TPPU pada 18 Desember 2018 lalu. Penetapan ini merupakan hasil pengembangan perkara suap dan gratifikasi dengan terpidana MKP sebesar Rp34 miliar. MKP disangkakan melanggar pasal 3 dan/atau pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.
Selain itu, MKP diduga menerima fee dari rekanan pelaksana proyek proyek di lingkungan Pemkab Mojokerto, Dinas dan SKPD/OPD, Camat, dan Kepala Sekolah SD, SMA, di Kabupaten Mojokerto. Dari penerimaan gratifikasi sekitar Rp 34 miliar, KPK menemukan dugaan TPPU yang dilakukan MKP. [kar]

Rate this article!
Tags: