KPK Segel Tiga Lantai Kantor Kementerian PDT

Jakarta, Bhirawa
Tiga lantai gedung kantor Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) disegel Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (17/6).
Pantauan di lapangan menyebutkan, ketiga lantai yang disegel adalah lantai II adalah ruangan Asdep Sosial Deputi2 serta ruangan P2KPT/Bedah Desa, lantai IV ruangan Staft Deputi 5 dan lantai VII ruangan Menteri PDT Helmi Faisal. Namun pihak Kementerian PDT tidak ada yang mau komentar terkait penyegelan ini.
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi membenarkan bahwa penyidik telah menyegel ruang Deputi I (pengembangan sumber daya)  kantor Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT).
“Beberapa ruang di deputi I di PDT. Kantor PDT ada dua di Abdul Muis dan di Jalan Veteran. Yang disegel ada ruang di lantai IV, lantai II , beberapa ruangan ya,” kata Johan di kantor KPK, Jakarta, Selasa (17/6).
Namun, terkait penyegelannya tersebut, Johan belum mengetahui pasti apakah ada kaitanya dengan penangkapan Bupati Biak Yesaya Sombuk. “Saya belum dapat informasi detilnya ya, dan tapi memang perlu diinformasikan bahwa (ruangan) disegel bukan digeledah,” kata Johan.
Sebelumnya KPK menangkap tangan Bupati Biak Numfor Yasaya Sombuk (YS) dalam kasus dugaan suap dana bantuan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) di Kabupaten Biak Papua, Senin (16/6) malam.  Berdasarkan laporan yang diterima, kronologi kejadian berawal dari pertemuan antara TM dari pihak swasta dengan Y, yang merupakan kepala dinas bidang penanggulangan bencana di Kabupaten Biak. Pertemuan itu dilakukan di sebuah restoran di Hotel Akasia, Matraman.
“Kemudian mereka bertemu di salah satu kamar di lantai 7, didapati ada YS (Bupati Biak). Setelah itu baik TM dan Y keluar dari kamar, kemudian penyidik KPK melakukan penangkapan, kemudian keduanya dibawa ke kamar tersebut didapati bupati YS,” kata dia.
KPK menyita uang dalam bentuk dollar Singapura senilai Rp 3,6 miliar di dalam kamar hotel. Penyidik mengamankan tas hitam berisi uang dollar Singapura terbagi dari pecahan 10.000 dollar Singapura dan 1.000  dollar Singapura yang dimasukkan dalam amplop tersebut.  Selain ketiganya, sopir TS dan YS, beserta ajudan, juga ikut ditangkap. Mereka digelandang ke dalam Gedung KPK.
Wakil Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Ali Maschan Musa mendesak dewan pimpinan pusat partainya segera menggelar konferensi pers terkait penyegelan kantor Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Helmy Faishal Zaini. Helmy merupakan Ketua DPP PKB. “Menurut saya DPP harus gerak cepat klarifikasi,” ujarnya di Gedung DPR Jakarta.
Anggota Komisi VIII DPR itu mengaku kaget dengan penyegelan itu. Namun ia yakin Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar telah meminta penjelasan dari Helmy.
Sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyegel ruang Deputi I (pengembangan sumber daya) kantor Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal. Penyegelan dilakukan bersamaan dengan operasi tangkap tangan yang dilakukan penyidik KPK terhadap Bupati Biak Lumfor Yasaya Sombuk pada Senin 16 Juni 2014 malam.
Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan KPK memiliki waktu 24 jam untuk menetapkan status terhadap enam orang yang diamankan dalam kasus dugaan suap itu.
Namun, Bambang enggan menjelaskan apakah Menteri PDT Helmy Faishal juga termasuk dalam daftar enam orang yang diamankan KPK atau tidak. Enam orang itu menurut Bambang, tidak semuanya berasal dari Kementerian PDT. [ira, ins]