Menteri Sosial Salim Segaf Aldjufrie (kiri) berbincang dengan salah seorang ibu yang rumahnya akan dibedah di Kelurahan Duyu, Palu, Sulawesi Tengah, Rabu (2/4) kemarin.
[Mensos : Tutup Saja Kemensos Kalau Bansos Dilarang]
Palu, Bhirawa
Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri mengatakan dana bantuan sosial di kementerian yang dipimpinnya tidak bisa hentikan meski ada imbauan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait hal itu.
“Tutup saja Kemensos kalau penggunaan bansos dihentikan,” kata Salim Segaf Al Jufri di sela kunjungan kerjanya di Kota Palu, Rabu (2/4) kemarin.
Dia mengatakan Kementerian Sosial saat ini menghadapi ribuan orang miskin dan warga lanjut usia yang butuh bantuan.
Menurutnya, sebagian penggunaan dana bantuan sosial di kementerian lain bisa ditunda tetapi kalau di Kementerian Sosial tidak bisa karena sudah ada fungsi pokoknya.
Saat ini KPK mengawasi intensif pemberian bantuan sosial guna mencegah terjadinya penyimpangan terutama saat Pemilu 2014.
KPK juga telah menyurati Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait penggunaan anggaran bantuan sosial itu. Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan salah satu isi surat itu adalah meminta Presiden agar mengeluarkan instruksi terkait dengan pengalokasian dana bansos, namun hingga saat ini belum ada tanggapan.
KPK juga pernah membuat kajian mengenai penyaluran bansos dan hibah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang cenderung meningkat dalam tiga tahun terakhir.
Kajian tersebut memperlihatkan dana hibah meningkat dari Rp15,9 triliun pada 2011, menjadi Rp37,9 triliun (2012) dan Rp49 triliun (2013).
Total dana bansos saat ini mencapai sekitar Rp90 triliun yang tersebar di 16 kementerian dan lembaga. Kementerian Sosial hanya mendapatkan dana bansos sebesar Rp5,5 triliun.
Target Bangun 15.000 Unit RLH
Di kesempatan yang sama, Menteri Sosial Salim Segaf Al jufri mengatakan pemerintah menargetkan membangun sebanyak 10.000 sampai 15.000 unit rumah layak huni di seluruh Tanah Air.
“Tetapi tentu berdasarkan skala prioritas,” katanya saat menyerahkan bantuan sosial pembangunan rumah layak huni di Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, Palu, Sulawesi Tengah, Rabu (2/4).
Mensos Salim Segaf mengatakan masalah sosial tidak hanya menjadi tanggungjawab dari pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah provinsi, kabupaten dan kota.
Ia mengaku hingga saat ini masih sangat banyak warga yang tinggal di rumah tidak layak huni karena kesulitan ekonomi. Bukan hanya di Sulteng atau Kota Palu yang masih banyak rumah tidak layak huni, tetapi merata di semua daerah, termasuk di Pulau Jawa paling banyak.
Mengingat jumlahnya rumah tidak layak huni masih cukup banyak, tentu pemerintah secara bertahap setiap tahunnya mengalokasikan anggaran untuk hal itu. Karena anggarannya yang dialokasikan sangat terbatas, tentu dalam pelaksanaan pembangunan rumah layak huni kepada masyarakat miskin di setiap daerah tentu berdasarkan skala prioritas dahulu. [ant]
