KPK Tatar Pendidikan Anti Korupsi Pejabat

Pemkot Surabaya, Bhirawa
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Pemerintah Kota  (Pemkot) Surabaya dan Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ) Selasa (26/5) kemarin memberikan seminar anti korupsi kepada jajaran pejabat Pemkot Surabaya.
Seminar anti korupsi bertema Kekuatan Perempuan, Inspirasi Perubahan yang digelar di Graha Sawunggaling, Lantai VI kantor Pemkot Surabaya.
Dalam seminar tersebut, tampil sebagai pembicara, Wakil Ketua KPK, Adnan Pandu Praja, Pakar Hukum Universitas Surabaya, Ganjar Laksamana serta Sri Budiarsih yang merupakan agen SPAK (Saya, Perempuan Anti Korupsi) dengan moderator Hesti Armiwulan, mantan komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KomnasHAM).
Adnan Pandu Praja mengatakan, kegiatan ini berupaya mengoptimalkan peran perempuan agar tercipta tatanan masyarakat yang bersih dan bebas dari korupsi.
Sehingga, pengaruh positif ini, tidak hanya bagi anak dan suaminya, melainkan juga masyarakatnya yang lebih luas lagi di manapun mereka berada.
Sebagai tindak lanjut, KPK akan memberikan pelatihan bagi para perempuan untuk menjadi agen SPAK pada Rabu (27/5) di Hotel Sheraton Surabaya.
Dalam kesempatan tersebut, Adnan juga mengapresiasi wali kota Surabaya yang disebutnya pantas menjadi contoh bagi kepala daerah lainnya, terutama dalam hal mewujudkan good governance di lingkungan pemerintah yang dipimpinnya.
”Bu Risma ini wali kota yang pantas menjadi panutan. Sosoknya sederhana dan apa adanya. Banyak kepala daerah yang belajar kepada Bu Risma,” tegas Adnan Pandu Praja
Peserta seminar kemarin adalah Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) perempuan di lingkungan Pemkot Surabaya. Mulai kepala dinas, pegawai, hingga camat. Diantaranya Kepala Dinas Kebakaran, Chandra Oratmangun, Kepala Dinas Kesehatan Febria Rachmanita, Kepala Badan Arsip dan Perpustakaan, Arini Pakistyaninsih, Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD), Mia Santi Dewi, hingga Camat Sukolilo, Kanti Budiarti.
Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini ketika membuka seminar mengatakan bahwa kaum perempuan, melalui peran sentralnya sebagai ibu, istri dan anggota masyarakat, memiliki kekuatan lebih dibanding pria dalam wujud kemampuan berkomunikasi yang lebih luwes untuk menyebarkan semangat anti korupsi.
Menurut Wali Kota Risma, berdasarkan sebuah penelitian, kaum perempuan ternyata lebih efektif dalam hal pencegahan korupsi karena mudah berkomunikasi dan bisa memberikan pengaruh lebih luas. Dan itu bisa dimulai dari keluarga.
”Kita punya kemampuan menjelaskan di lingkungan sekitar kita. Gunakan itu untuk menjelaskan hal-hal positif. Saya yakin perempuan bisa. Kalau kita semua bergerak, saya yakin, Indonesia makmur itu bisa terwujud,” tegas Risma.
Semangat anti korupsi itu, menurut Risma juga diimplementasikan di lingkungan Pemkot Surabaya. Seringkali, ketika ada acara yang melibatkan SKPD, Wali Kota mengingatkan untuk tidak sekali-sekali tergoda korupsi karena sanksi berupa tindakan tegas sudah menunggu.
Semisal bila ada temuan seperti dugaan kasus pungutan liar yang beberapa waktu lalu ikut menyeret institusi Satpol PP Surabaya, wali kota langsung meresponnya.
”Semisal ada kejadian seperti Satpol PP itu, kita kumpulkan kepala Saptol PP dari kelurahan, kecamatan. Kita undang semua. Saya ngomong untuk apa kalau punya harta banyak tetapi hidup nggak tenang. Itu saya ambil sebagai case untuk ngomong ke seluruhnya,” jelas Wali Kota.
Wali kota perempuan pertama dalam sejarah pemerintahan Kota  Surabaya sejak tahun 1916 ini menjelaskan, menjadi  pegawai negeri sipil (PNS) itu memiliki batasan. Sebab, ada hak-hak orang lain yang tidak boleh dilanggar semisal hak anak-anak untuk mendapatkan sekolah layak.
”Saya selalu tekankan, menjadi PNS itu pilihan. Jadi harus siap seperti ini. Kalau ndak mau ya silahkan keluar saja. Jangan sampai kita salah langkah hanya karena ingin puaskan keinginan kita sehingga hak orang lain terabaikan,” sambung Risma sapaan akrabnya.
Walikota yang masuk dalam 50 besar tokoh paling berpengaruh di dunia ini menambahkan, tak hanya di lingkungan PNS, semangat anti korupsi itu juga ditanamkan kepada siswa-siswi di Surabaya.
Pelajar di Surabaya diberikan pemahaman tentang pentingnya mendapatkan sesuatu melalui kerja keras (belajar) bukan dengan jalan pintas (mencontek). ”Mulai tahun ini juga akan kita masukkan kurikulum anti korupsi,” sambung mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan kota Surabaya. [dre]