KPK Terima Kado Racun Tikus dan Obat Kuat

Plt Pimpinan KPK Johan Budi menerima kado berisi berbagai macam racun tikus dan obat kuat sebagai simbol dukungan untuk KPK, Senin (30/3).

Plt Pimpinan KPK Johan Budi menerima kado berisi berbagai macam racun tikus dan obat kuat sebagai simbol dukungan untuk KPK, Senin (30/3).

Surabaya, Bhirawa
Konflik yang terjadi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Polri dinilai telah membuat kinerja lembaga anti rasua ini mulai loyo. Karena itu dukungan kembali mengalir. Kali ini, para mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah (UM) Surabaya memberikan kado untuk KPK berupa dua buah kado. Masing-masing kado itu berisi obat kuat dan racun tikus.
Kado itu diserahkan oleh Rektor UM Surabaya Dr Sukodiono dan diterima langsung Plt Pimpinan KPK Johan Budi. Menerima kado tersebut, Johan menangkap ada hal positif. Ini dianggapnya sebagai bagian dari ekspresi mahasiswa agar KPK lebih garang lagi. Kado itu secara simbolis ingin mengingatkan KPK yang sempat slow terimbas hiruk pikuk antara KPK dan Polri.
“Kami terima dengan baik pemberian ini. Karena KPK selama ini juga ada karena terus mendapat dukungan dari masyarakat termasuk mahasiswa,” kata Johan usai menjadi nara sumber kuliah umum di Universitas Muhammadiyah Surabaya, Senin (30/3).
Sebelum mendatangi UM Surabaya, Johan mengaku juga telah menemui kiai se-Jatim dengan dipelopori Gus Sholah. Dalam kesempatanitu yang dikupas juga terkait hiruk pikuk yang dipersepsikan antara KPK versus Polri. “Sebenarnya ini bukan konflik antar lembaga,” elak Johan.
Dia mengakui, gelombang pra peradilan oleh Komjen Budi Gunawan telah menyita energi dan perhatian KPK dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Namun, saat ini KPK sudah mengambil langkah-langkah mengirim surat ke Mahkamah Agung (MA) agar diterbitkan Surat Edaran MA. Surat itu bertujuan untuk menjelaskan penetapan status tersangka tidak dijadikan objek pra peradilan
Sementara itu, Rektor UM Surabaya Dr Sukodiono menuturkan, masing-masing kado memiliki maksud untuk KPK. Racun tikus sebagai simbol alat untuk memberantas koruptor dan obat kuat agar KPK segera kembali melaksanakan tugasnya memberantas korupsi seperti semula.
Dalam kesempatan itu, Sukodiono juga memgutarakan maksudnya untuk mendirikan pusat studi anti korupsi di kampus yang dia pimpin. Selain untuk wadah belajar mahasiswa, ini juga sebagai dukungan konkrit kampus dalam rangka pemberantasan korupsi. “Kita akan segera lakukan MoU dengan KPK untuk mendirikan pusat studi ini. Nanti yang terlibat adalah mahasiswa-mahasiswa dari Fakultas Hukum,” pungkas dia.

Tolak Kenaikan BBM
Sementara itu sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Front Mahasiswa Nasionalis (FMN) Cabang Surabaya melakukan aksi turun ke jalan untuk memprotes kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Koordinator Aksi Front Mahasiswa Nasional Cabang Surabaya Hery Setyawan mengatakan  di tengah kondisi ekonomi yang tak menentu, rakyat secara beruntun dipaksa menerima berbagai kebijakan yang tak pro rakyat.  Kenaikan kebutuhan pokok saat ini khususnya beras,  telah membuat rakyat Indonesia semakin sengsara. Ironisnya kebijakan yang tidak populis tidak berhenti begitu saja.
” Rakyat sekarang seperti menelan pil pahit atas naiknya harga BBM per 28 Maret lalu. Pemerintah Jokowi-JK tidak henti-hentinya membuat masyarakat Indonesia sengsara,” kritik Hery di sela aksi di depan Gedung Negara Grahadi, Senin (30/3) siang.
Pemerintahan Jokowi, menurut Hery, melalui keputusan Menteri ESDMN No 2486/K/12/MEM/2015 telah menaikkan harga BBM per 28 Maret 2015 pukul 00.00. Harga bahan bakar minyak jenis bensin naik menjadi Rp 7.400 dan jenis solar naik menjadi Rp 6.900. ” Ini jelas di luar logika untuk menyejahterakan rakyat. Bagaimana rakyat bisa sejahtera kalau harga BBM tiap bulannya mengalami kenaikan dan ketidakpastian,” tambah Hery.
Padahal kenaikan BBM akan berbanding lurus dengan kenaikan inflasi dan kenaikan harga sembako yang saat ini tidak mampu dikendalikan pemerintah. ” Ujung-ujung rakyat yang menjadi korban atas kebijakan yang tidak berpihak ini,” ujarnya.
Yang lebih mengherankan lagi, kenaikan BBM itu ditempuh saat harga minyak mentah dunia di kisaran 51,03 dollar AS per barelnya. Dengan harga minyak bensin yang dipatok Rp 6.800 per liter dan solar Rp 6.400 saja per liter, pemerintah sebenarnya telah meraup untung yang tinggi. Namun tetap bersikukuh menaikkan harga BBM dengan alasan kurs rupiah anjlok.
” ini adalah blunder Jokowi yang mencoba menetapkan kebijakan harga BBM yang mengikuti mekanisme pasar yang berubah-ubah tiap bulan. Sehingga gagal memberikan kestabilan harga di dalam negeri,” bebernya.
Selain menaikkan harga BBM, FMN Cabang Surabaya mencatat saat ini rezim Jokowi juga akan segera menaikkan harga gas elpiji 3 kg menjadi Rp 43.000 sampai dengan Rp 45.000 dari harga sebelumnya yang hanya sebesar Rp 16.000. ” Dampak kenaikan harga BBM dan gas elpiji tentu saja akan menyebabkan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok rakyat lainnya,” tambahnya.
Di lain pihak, pengamat ekonomi Ikhsan Mojo  mengatakan pemerintah jangan hanya memikirkan kepentingannya sendiri dengan menaikkan harga BBM, elpiji dan Tarif Dasar Listrik dalam waktu hampir bersamaan.
“Pemerintah harus memperhitungkan  daya beli masyarakat. Apapun alasannya, menaikkan harga BBM seenaknya bisa berbahaya dan memicu konflik di masyarakat. Karena dampak ekonomi kenaikan BBM pada daya beli masyarakat, sangat besar. Hal itu juga menjadi beban bagi masyarakat,” kata Ikhsan Mojo.
Sementara Kartu Indonesia Sehat (KIH), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera sebagai kompensasi kenaikan harga BBM yang dijanjikan pemerintah melalui Mensos Khofifah Indar Parawansa tidak jelas juntrungnya.
Ikhsan modjo menilai, kebijakan pemerintah menaikkan lagi harga BBM setelah dalam kurun waktu dua minggu, tidak tepat dan membingungkan. [geh.tam]

Tags: