KPK Terima Laporan 60 Ribu Kasus Korupsi

Kab Malang, Bhirawa
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam 10 terakhir ini telah menerima laporan 60 ribu kasus korupsi. Sehingga dengan banyaknya kasus korupsi tersebut, tidak semua laporan ditindaklanjuti oleh KPK.
“Hanya 75 persen laporan dari masyarakat yang kita tindaklanjuti. Sedangkan sisanya 25 persen dari laporan itu seharusnya yang menangani cukup tingkat kejaksaan dan kepolisian. Meski, tidak semua kasus yang masuk KPK tidak kita tindaklanjuti, namun tetap menjadi perhatian KPK,” papar Direktur Bidang Pendidikan dan Pengawasan Masyarakat KPK Indraza Mardzuki, Senin (14/4), seusai memberikan pelatihan pengelolahan anggaran dalam agenda Workshop dan Deklarasi Koalisi untuk Andvokasi dan Transparansi (KUAT) Anggaran di Pendapa Agung Kabupaten Malang.
Menurut dia, dari 60 ribu kasus korupsi yang masuk ke KPK, yang paling dominan di antaranya kasus korupsi di sektor Proyek Barang dan Jasa (PBJ), perjalanan dinas, dan rekrutmen pegawai. Selain ketiga sektor itu, kasus lainnya seperti penggunaan anggaran APBD maupun APBN di luar peruntukan. Dalam kasus-kasus ini tidak hanya menjerat bupati/wali kota saja, bahkan juga menjerat gubernur dan pimpinan lembaga pemerintah yang lainnya.
Laporan masyarakat terkait tindak pidana korupsi yang melibatkan oknum pegawai pemerintah dengan kerugian negara di bawah Rp 1 miliar  menurut Indraza kasusnya akan diserahkan ke kejaksaan. ” Kalau semua laporan masyarakat kita tangani, yang jelas KPK kekurangan tenaga dalam menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Sehingga KPK berbagi tugas dalam menyelesaikan kasus korupsi dengan kejaksaan dan kepolisian,” katanya.
Disinggung apakah KPK hanya menangani kasus korupsi seputar penyimpangan APBD dan APBN saja, dan apakah KPK tidak menangani kasus yang terkait kebijakan pemerintah daerah dalam memberikan izin pengelolahan penambangan pasir besi? Indraza menegaskan, KPK memang saat ini mendapatkan laporan dari masyarakat yang paling banyak adalah masalah penyimpangan anggaran di lingkungan pemerintah daerah. Tapi jika ada persoalan di daerah yang menyangkut masalah rekomendasi kepala daerah yang telah melanggar aturan, terkait mengeluarkan izin penambangan pasir besi, maka diharapkan kasus itu segera dilaporkan ke KPK.
“Ketika ada laporan masyarakat tentang pemerintah daerah mengeluarkan izin pertambangan di luar aturan, tentunya KPK akan menyesuaikan aturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Dan jika kepala daerah mengeluarkan izin di luar aturan, yang pasti mereka telah melakukan tindak pidana korupsi. Silakan jika mau melaporkan kasus itu ke KPK agar segera ditindaklanjuti,” tegasnya.
Sebelumnya Ketua KPK Abraham Samad menegaskan penanganan kasus korupsi yang dilakukan KPK menggunakan skala prioritas. “KPK tidak tebang pilih, tapi ada skala prioritas. Kami hanya menangani grand corruption,” kata Abraham seraya meminta masyarakat bisa membedakan antara tebang pilih dan keberadaan skala prioritas tersebut.
Ada dua syarat, kata Abraham, untuk menentukan sebuah korupsi dikategorikan sebagai korupsi besar. Pertama, siapa pelakunya. “Bila pelakunya penyelenggara negara atau penegak hukum masuk kategori itu,” ujar dia.
Kedua,  dari nilai kerugian yang ditimbulkan. Suatu tindak pidana korupsi juga bisa digolongkan sebagai grand corruption jika menimbulkan kerugian negara yang besar.
Dalam skala prioritas tersebut, kata Abraham, tercakup sektor pajak serta minyak dan gas. Kedua sektor dinilai melibatkan nominal keuntungan yang melimpah, tetapi rentan diselewengkan. KPK harus menerapkan skala prioritas tersebut, karena lembaga anti korupsi ini hanya punya 60 penyidik. Dengan jumlah penyidik itu, tak mungkin semua perkara korupsi di Indonesia ditangani lembaganya. Sebagai pembanding, Abraham mencontohkan Hongkong. Di negara berpenduduk sama dengan Jakarta, sekitar 8 juta jiwa, lembaga anti korupsinya memiliki ribuan penyidik.  Karena itu kasus korupsi yang tak masuk kategori berskala besar atau di luar kedua sektor itu, akan dilimpahkan kepada aparat penegak hukum lain, kepolisian dan kejaksaan. Dalam kategori perkara ini, ujar dia, KPK hanya mengawasi penanganannya agar kasus tidak sampai dipetieskan. [cyn]

Tags: