KPK Tetap “Netral”

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), coba membuktikan tetap independen dalam tusi (tugas dan fungsi). Tidak berkait dengan politik partisan, juga bukan alat kekuasaan rezim. Walau telah kehilangan satu “panca indera” (mantan Ketua), tetapi tidak kehilangan semangat memenuhi tusi. Melalui empat pimpinan Komisioner, KPK tetap melaksanakan Operasi Tangkap Tangan (OTT). Sekaligus melanjutkan proses hukum kepada calon tersangka, tanpa pandang buku.

“Tuah Jumat keramat,” pada lingkup tindak pidana korupsi (Tipikor) tidak dapat di-sepele-kan. Jumat ini (19 April 2024) Bupati Sidoarjo, akan menghadapi pemeriksaan dalam kasus dugaan Tipikor (Tindak Pidana Korupsi). Kasusnya bermula dari instasi BPPD (Badan Pelayanan Pajak Daerah) Sidoarjo. Sebelumnya, Kepala BPPD, dan dua staf senior telah ditahan (menjadi tersangka) KPK. Bupati Sidoarjo, bertekad kooperatif, mendatangi panggilan KPK.

Pemeriksaan terhadap Bupati Sidoarjo, merupakan tindak lanjut OTT (25 Januari 2024). Saat itu Bupati “tidak ditemukan.” Walau sebenarnya Bupati, tidak sedang keluar kota. Sehingga KPK hanya menahan staf senior BPPD Sidoarjo. Namun sepekan berselang, Bupati malah memimpin deklarasi mendukung Paslon (Pasangan Calon) tertentu dalam pilpres 2024. Berbagai video, dan gambar Bupati Sidoarjo mendukiung Paslon, sangat viral.

Keterlibatannya dalam deklarasi Paslon, menyebabkan Bupati dipecat dari partai yang mengusungnya dalam Pilbup tahun 2020. Seluruh keluarganya yang berkarir politik di PKB (Partai Kebangkitan Bangsa), juga turut dipecat oleh Muhaimin Iskandar (Calon Wakil Presiden nomor urut 1). Masyarakat merespons kinerja OTT KPK, sekaligus diberikan “warning,” wajib menghindari politisasi visi pemberantasan korupsi. Hindari tebang pilih, dan hindari campur tangan pejabat politik.

Segenap personel KPK (staf dan komisioner) harus membuktikan kinerjanya sebagai garda terdepan pemberantasan korupsi. Bahkan undang-undang menyebutnya sebagai “super body.” Namun saat ini, korps pemberantasan korupsi sedunia menyorot pandang ke Indonesia (KPK-RI) karena pucuk pimpinannya menjadi tersangka tindak pidana korupsi. Diduga memeras tersangka kasus korupsi pada Kementerian Pertanian. Kepolisian Daerah Metro Jaya, telah menetapkan Ketua KPK menjadi tersangka.

Berbagai kasus suap dan gratifikasi menyebabkan nilai performa KPK anjlok. Pada tahun (2023) turun lagi menjadi 34 poin. Menempati urutan ke-89 diantara negara yang disigi. Seharusnya seluruh jajaran KPK menjaga “marwah” penegakan hukum. Pencopotan Ketua KPK bagai “tuba” dalam susu sebelanga. Bahkan KPK dianggap sebagai “sapu yang kotor.” Dugaan Tipikor yang di-sangka-kan kepada Ketua KPK, tergolong modus kuna.

Pemerasan, suap (dan gratifikasi) menjadi akar masalah korupsi. Sudah sangat sering dilakukan oleh tersangka KPK. Sehingga ancaman yang dituduhkan akan meliputi pasal 12e, 12B UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Seluruh pesakitan KPK selalu melanggar pasal 12e, dan 12B. Hukumannya tercantum dalam pasal 12 UU Nomor 21 Tahun 2001, berupa pidana penjara seumur hidup. Atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Juga denda pidana denda paling sedikit Rp 200 juta sampai Rp 1 milyar.

Bupati Sidoarjo, juga akan menghadapi tuntutan sesuai pasal 12e, dan pasal 12B UU Tipikor. Barang bukti yang disita KPK, antara lain berupa uang sebesar Rp 69,9 juta. Sangat kecil. Padahal uang potongan insentif pegawai yang dikumpulkan staf BPPD senilai Rp 2,7 milyar. Diduga atas perintah Kepala BPPD. Hasil pemotongan, konon pula, diserahkan ke Bupati.

“Perang suci” memberantas korupsi, harus bebas dari kepentingan politik. Juga wajib dijauhkan dari kendali kekuasaan. Karena bisa jadi, hasil korupsi juga disetor untuk urusan politik.

——— 000 ———

Rate this article!
KPK Tetap “Netral”,5 / 5 ( 1votes )
Tags: