KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), kini memiliki “saudara muda” yang dilahirkan oleh pemerintah. Satuan tugas pemberantasan pungutan liar (Saber Pungli) bisa dijadikan sparing partner KPK. Terutama untuk mengurus gratifikasi tingkat ecek-ecek yang nyaris masif. Konon kinerja Saber Pungli tak kalah cepat. Karena itu perlu pembagian “area” antara KPK dengan Saber Pungli, untuk menegakkan transparansi.
Kinerja antara KPK dengan Saber Pungli, bisa bagai laga di sirkuit. Adu cepat. Pembagian “area” bisa berpatokan pada pernyataan presiden Jokowi. “Yang milyaran dan trilyunan diurus KPK, yang seratus dua ratus ribu, saya yang urus.” Begitu tekad prsiden Jokowi dalam memberantas pungli (pungutan liar), terutama pada aspek layanan publik. Artinya, Saber Pungli, tidak boleh menyasar gratifikasi dengan nominal besar. “ber-omzet” milyaran rupiah.
Namun koordinasi antara keduanya mesti dijalin lebih erat. Misalnya, manakala Saber Pungli memiliki catatan pungli besar, mestilah diteruskan kepada KPK. Begitu pula manakala KPK memiliki catatan terjadinya pungli “ecek-ecek,” bisa di-koordinasikan dengan Saber Pungli. Kriterianya, pungli, merupakan pungutan liar (kira-kira dibawah Rp 10 juta), yang dilakukan hampir rutin oleh sindikat oknum petugas.
Biasanya pungli, berhubungan dengan pengurusan perizinan, dan surat keterangan. Pungli bisa terjadi di pemerintahan pusat hingga daerah, termasuk di penjara. Pada tataran Pemda (propinsi maupun kabupaten dan kota), pungli marak terjadi pada Dinas Perhubungan (uji kir). Juga marak pada proses pengurusan IMB (Izin Mendirikan Bangunan), serta berbagai perizinan. Indikasinya, dengan pungli, segala pengurusan bisa lebih cepat, lebih mudah. Tak jarang, dengan layanan hantaran.
Konon sejak dikukuhkan (28 Oktober 2016), Saber Pungli telah melakukan 22 kali OTT. Serta sebanyak 1.760 laporan adanya pungli. Tetapi sebenarnya, pungli bagai fenomena “gunung es.” Sebab selama ini pungli nyaris menjadi kelaziman oleh jajaran birokrasi. Tiada ke-administrasi-an yang gratis, termasuk mengurus identitas diri kependudukan. Lebih lagi mengurus izin usaha, bagai diperas di tiap meja.
Namun sebenarnya, pungli bukan hanya dominasi birokrasi. Melainkan yang paling parah, dilakukan oleh penegak hukum. Mulai dari kepolisian, jaksa, hakim, sampai mengurus banding dan kasasi. Yang lebih mahal, adalah mengurus remisi. Konon, harganya disesuaikan dengan besarnya pengampunan hukuman. Tidak sulit menyidik pungli pada kalangan penegak hukum. Cukup menggali informasi (dengan jaminan perlindungan) dari napi yang sudah bebas.
Saber Pungli, juga dibentuk di daerah. Berarti tupoksi penegak transparansi di daerah semakin berlapis-lapis. Pada jajaran Pemerintah Daerah, telah terdapat Inspektorat wilayah. Sudah ada pula BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan). Jika tidak dikoordinasikan, bisa menyebabkan in-effisiensi. Hal itu menyimpangi visi transparansi. Walau pungli sudah sangat kelewat masif, mengancam sistem usaha dan investasi.
Bahkan tak jarang, asosiasi berbagai profesi (kontraktor rekanan, perawat, bidan, sampai seniman) turut memperparah rentang administrasi. Ujung-ujungnya memeras masyarakat. Pungli, mulai marak sejak 40 tahun lalu. Sampai rezim Pak Harto, juga gemas. Ingat dulu (dekade 1980-an), dilakukan pemberantasan pungli, dipimpin oleh Pangkopkamtib Laksamana Sudomo. Sasaran utamanya (yang dijadikan pen-citraan), adalah jembatan timbang.
Namun pemberantasan pungli bagai pepatah: hangat-hangat tahi ayam. Hanya “panas” pada awal isu, cepat hilang tertiup angin. Tak lama, pungli makin marak. Padahal pemberantasan pungli, dapat meningkatkan investasi. Dus, meningkatkan pendapatan negara (dan daerah). Berdasar catatan perekonomian (kalangan pengusaha), ongkos pungli mencapai 23% biaya produksi. Sedangkan upah buruh hanya sekitar 13%.
Tetapi memberantas pungli tak mungkin hanya dilakukan oleh Satgas. Harus ada “gropyokan” memberantas pungli, mulai dari keluarga wajib dibiasakan anti-pungli.
——— 000 ———
