KPP Jatim Kritisi Moda Laut Kurang Layak

Komisioner KPP Jatim, Nuning Rodiyah

Komisioner KPP Jatim, Nuning Rodiyah

Surabaya, Bhirawa
Untuk mengetahui  secara dekat arus mudik gratis yang digelar oleh Pemprov Jatim, Komisi Pelayanan Publik (KPP) Provinsi Jawa Timur melakukan pemantauan pada hampir seluruh moda transportasi, baik yang melalui darat, udara maupun laut.  Namun sayang dari pantauan yang dilakukan oleh tiga orang komisioner KPP masing-masing Hardly Stefano, Nuning Rodiyah, dan Immanuel Yosua, hanya moda transportasi laut yang dinilai kurang layak.
Komisioner KPP Jatim, Nuning Rodiyah mengaku sangat prihatin terhadap kondisi kapal laut yang digunakan untuk mudik gratis. Mengingat kapal yang digunakan adalah kapal barang dan hanya diberi alas terpal berikut atasnya. Sehingg tak bisa dibayangkan bagaimana panasnya dengan kondisi iklim yang seperti ini.
Apalagi penumpang yang di kapal tersebut tidak hanya orang dewasa saja, tapi juga anak-anak, ibu hami dan orangtua. Seharusnya, yang disiapkan oleh Pemprov Jatim dan Dinas Perhubungan Jawa Timur dengan menyewa kapal penumpang jauh-jauh hari.
“Bukan menggunakan kapal barang. Atau Dishub dapat membeli tiket yang dijual oleh kapal penumpang jauh-jauh hari untuk kemudian dibagikan secara gratis,”papar perempuan ayu ini yang asli Ponorogo.
Karena itu, KPP meminta kepada seluruh pihak terkait untuk dapat memperhatikan dan membenahi berbagai temuan ini, agar pelayanan mudik dan arus balik dalam rangka lebaran dapat dilakukan dengan baik oleh penyelenggara pelayanan, sehingga masyarakat sebagai pengguna layanan dapat memperoleh kenyamanan dan keamanan.
Sementara, Moda transportasi darat yang dipantau adalah pada kesiapan terminal Bungurasih dalam melayani penumpang bus. Temuan yang menonjol adalah terkait sarana terminal yang sampai dengan 3 tahun belum selesai proses pembangunannya. Hal ini mengakibatkan ketidaknyamanan pada calon penumpang bus.
Selain itu fasilitas untuk penyandang cacat pun belum ada. KPP mengapresiasi Dishub Jatim yang telah menempelakn tarif penumpang dalam setiap bus, namun yang disayangkan belum ditempelkan nomor hotline pengaduan yang dapat diakses oleh pengguna layanan. Penumpang masih belum tahu kemana harus mengadu apabila menemukan pelanggaran oleh perusahaan otobus.
Sementara itu, Komisioner KPP Jatim yang lain, Hardly Stefano mengaku pada moda transportasi udara dilakukan pemantauan di bandara Juanda. Secara umum PT. Angkasa Pura 1 sebagai pengelola bandara telah menunjukkan kesiapan dengan adanya Posko Bersama yang melibatkan berbagai instansi.  Temuan KPP, di posko tersebut tidak ada wakil dari maskapai penerbangan, namun PT Angkasa Pura menjamin mampu mengkomunikasikan secara cepat setiap permasalahan yang dialami oleh penumpang agar dapat segera ditindaklanjuti oleh masing-masing maskapai penerbangan.
“Temuan lainnya pada pelayanan bandara, adalah terkait shuttle bus atau bus  penghubung antara terminal 1 dengan terminal 2. Shuttle bus tersebut masih melewati jalan umum yang rawan terkena kemacetan, sehingga bisa berdampak pada keterlambatan calon penumpang. Jalan Akses Merpati, yaitu jalan dalam lingkungan bandara tidak dapat dilewati shuttle bus, karena tidak diijinkan oleh TNI Angkatan Laut sebagai pemilik lahan,”tegasnya.
KPP berharap, otoritas bandara, PT Angkasa Pura dan TNI AL dapat duduk bersama dan menyelesaikan permasalahan akses jalan ini, sehingga dapat memberikan pelayan yang lebih baik kepada para penumpang pesawat udara, khususnya yang harus berpindah terminal. Cty

Tags: