KPPT Kota Mojokerto Ancam Bongkar Paksa Reklame Bodong

Reklame BodongKota Mojokerto, Bhirawa
Pemkot Mojokerto tak mau ada kebocoran penerimaan reklame terjadi di tahun 2015. Melalui Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT), Pemkot bakal menerapkan sanksi tegas, diantaranya dengan membongkar paksa papan reklame yang tak berizin alias bodong.
Dua reklame raksasa yang terpasang melintang di Jl Gajah Mada dan Jl Bhayangkara, Kota Mojokerto menjadi sasaran KPPT yang akan dibongkar paksa. Reklame tipe bando berukuran 4 meter kali 6 meter milik perusahaan periklanan CV Oxy Jaya Putra dan CV Inovasi Persada ini izinnya mati.
Kepala KPPT Kota Mojokerto, Gaguk Tri Prasetyo menjelaskan, kedua perusaan reklame itu mengurus izin kelola selama tiga tahun. Reklame bando milik CV Inovasi Persada yang terletak di Jl Bhayangkara izinnya sudah mati sejak Bulan Juli 2014 lalu. Sedangkan reklame bando milik CV Oxy Jaya Putra di Jl Gajah Mada izinnya baru habis per tanggal 23 Nopember 2014 lalu.
”Surat peringatan sudah dikirimkan hingga tiga kali kepada dua perusahaan advertiser ini. Namun hingga hari ini, mereka belum memberikan tanggapan. Jika sampai akhir minggu ini belum ada jawaban maka kami akan kirim surat pencabutan izin sekaligus pembongkaran paksa reklame itu. Dan Satpol PP yang akan melakukan eksekusi,” terang Gaguk, Senin (5/1) kemarin.
Gaguk menjelaskan, untuk penertiban reklame dilakukan secara bertahap sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Mekanisme penertiban sudah diatur dalam Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 5  tahun 2008, tentang tata cara penyelenggaraan reklame. ”Dalam pasal 12 dijelaskan, apabila dalam jangka waktu paling lama tujuh hari kalender setelah dicabutnya izin, yang bersangkutan tak melaksanakan pembongkaran, maka Satpol PP berwenang melakukan penutupan dan atau pembongkaran reklame secara paksa,” tambah Gaguk.
Gaguk juga menambahkan, tanggal 8 Januari nanti, KPPT akan melakukan rapat koordinasi tentang penertiban reklame permanen yang tak berizin. Rapat melibatkan DPPKA, Dishubkominfo dan Satpol PP. ”Kami ingin mengintensifkan penertiban reklame. Dan itu tak bisa dilakukan sendiri, harus melibatkan instansi terkait. Rapat koordinasi ini sebagai langkah awal dalam melakukan penertiban reklame yang tak sesuai ketentuan, serta tak memenuhi standart dalam penyelenggaraan reklame,” pungkas Gaguk. [kar]

Tags: