KPR Nilai Pemkab Tak Serius Tangani PMKS

Tuban, Bhirawa
Karena tidak ada anggaran untuk modal usaha bagi pengamen, gelandangan dan pengemis atau penyandang masalah kesejahteran social (PMKS) yang terjaring razia petugas gabung, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertran) Kabupaten Tuban mengaku kesulitan membina mereka.
Karena faktor itulah, mereka memilih kabur setiap diberikan pembinaan. Seperti yang disampikan oleh Kepala Dinsosnaker Tuban, Nur Janah. “Saat diberi pembinaan hari pertama itu sangat tertib, namun hari kedua mereka (Pengamen) sudah tidak mau kembali lagi, belakangan diserahkan ke kami lagi oleh Satpol PP karena terjaring razia lagi,” kata Nur Janah (3/3).
Menurutnya, pembinaan yang diberikan berupa pelatihan keterampilan kerja mandiri, motifasi hingga  mengaji dan tata cara sholat yang benar, dengan harapan pengamen atau pengemis mencari nafkah dengan jalan lain. “Kita juga memberikan motivasi dan kesadaran buat pengamen agar mereka tidak mengamen lagi, pelatihan kerja agar mencari nafkah yang lebih baik dari itu,” terang Nur Janah.
Saat disinggung, terkait pemberian modal usaha, mantan Camat Kerek ini mengaku tidak tidak ada pos anggaran untuk itu. Anggaran yang ada sifatnya untuk pembinaan bukan permodalan. “Tidak ada uang saku setelah selesai pembinaan, apalagi modal usaha, langkah pembinaan itu untuk mental dan pelatihan saja, baklan pada tahun kemarin (2014.red), bulan oktober anggaran kita sudah habis,” kata Nur Janah.
Di tempat terpisah, Nunuk Fauziyah dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Koalisi Perempuan Ronggolawe (KPR) Tuban saat dikonfirmasi menilai kalau pemerintah setempat tidak ada keseriusan dalam menanganai para PMKS. “Kalau seperti itu, berarti konsepnya Dinsos tidak matang dan tidak ada keseriusan, ngurusi PMKS itu butuh keuletan,” kata Nunuk Faiziyah (3/3).
Mantan Ketua KPR Tuban yang saat ini menjadi Tim Ahli serta penasehat KPR juga mengungkapkan, dalam penanganan PMKS membutuhkan waktu yang lama, selain merobah pola pikir mereka juga bagaimana para PMKS ini bisa mandiri dan mampu memiliki pekerjaan.
“Ini yang diurusi adalah manusia, kalau ada target 3-6 bulan para PMKS tersebut harus bisa mandiri dan bekerja, berarti itu proyek. Selian itu setelah ada pelatihan, seharusnya ada pendamping yang profesional pada bidangnya, kalau ditangani sendiri oleh mereka (Dinas.red), saya kok pesimis,” terang mantan ketua koorp perempuan pergerakan mahasiswa islam (PMII) cabang Tuban ini. [hud]