KPU Ajukan Anggaran Pilwali Batu Rp12,7 M

Pertemuan komisoner KPUD Batu dengan Bagian Hukum Pemkot Batu yang dilaksanakan di gedung Perkantoran Terpadu Kota Batu.

Pertemuan komisoner KPUD Batu dengan Bagian Hukum Pemkot Batu yang dilaksanakan di gedung Perkantoran Terpadu Kota Batu.

Kota Batu, Bhirawa
Tak ingin ada keterlambatan dalam pelaksanaan Pilkada Kota Batu 2017, KPUD kota setempat menyerahkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ke Pemerintah Kota. KPUD menargetkan paling lambat 30 April NPHD sudah selesai dikoreksi dan ditanda tangani Walikota. Karena pada awal Mei mereka sudah harus melaksanakan tahapan pilkada.
Diketahui, sebelum NPHD KPUD ini disetujui dan ditandatangani Walikota, ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Di antaranya pembuatan SK Walikota tentang besaran anggaran yang akan dicairkan. Dalam pencairan anggaran, dari Rp 12,7 miliar hanya ada anggaran Rp 8 miliar yang diturunkan dari APBD murni. Sedangkan anggaran lainnya diturunkan bertahap melalui Perubahan Anggaran Keuangan (PAK).
Adapun NPHD yang diserahkan KPUD ini bentuknya masih draft. Dan dalam seminggu ke depan, draft ini akan dikaji dan dikoreksi oleh Bagian Hukum Pemkot Batu.
“Besaran anggaran yang kita ajukan tidak ada perubahan, yakni sebesar Rp 12,7 miliar,”ujar Kepala Divisi Hukum KPUD Batu,Mardiono, Minggu (17/4).
Harapan KPUD, Pengkajian dan koreksi dari Pemkot terhadap NPHD KPUD bisa diselesaikan pada bulan ini. KPUD menargetkan pada awal Mei anggaran Pilkada 2017 sudah bisa turun dan dicairkan. Karena pada waktu tersebut, mereka sudah mulai melaksanakan beberapa tahapan Pilkada. Di antaranya, pembentukan PPK, dan sosialisasi pendaftaran pemilih.
Terpisah, Kabag Hukum Pemkot Batu, Muji Dwi Leksono, membenarkan jika pihaknya telah menerima penyerahan NPHD dari KPUD Batu. Adapun draft NPHD yang diserahkan NPHD adalah berkaitan dengan Pelaksanaan Pilkada Kota Batu pada tahun 2017. Selain berisi tentang penentuan besaran Dana Hibah yang diberikan kepada KPUD, juga berisi tentang hak dan kewajiban dari subyek perjanjian. Yaitu, KPUD dan Pemkot. Untuk itu draft NPHD ini akan segera dilakukan pembahasan dan pengkajian  bersama Tim Otoda, Sekda, Asisten Walikota, dan BPKAD sebagai Badan yang bertanggung jawab mengatur keuangan daerah. [nas]

Tags: