Foto Ilustrasi
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gresik, segera melakukan rapat pleno terbuka tentang penetapan bupati terpilih dalam waktu dekat. Di rencanakan pada Januri 2021, menunggu Mahkamah Konstitusi (MK), mengeluarkan Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK).
Menurut Komisioner KPU Gresik Divisi Teknis Penyelenggaraan Elvita Yulianti mengatakan, bahwa sidang pleno penetapan tersebut akan digelar pada Januari 2021 pekan depan. Sebab tidak ada pihak yang melakukan gugatan terhadap hasil Pilkada Gresik.
“Tanggal pastinya bulan Januari 2021, belum bisa ditetapkan masih menunggu
Mahkamah Konstitusi (MK), mengeluarkan Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK). Setelah di dapat KPU, segera rapat pleno memutuskan tanggal, hari, jam,” ujarnya.
Pada bulan itu, juga akan membubarkan lembaga ad hoc KPU. Yang telah berpartisipasi sebagai penyelenggara pesta demokrasi, mulai dari PPK, PPS, KPPS dan lembaga lain. Dan
menarik kembali berbagai logistik KPU, untuk disimpan di gudang juga untuk keperluan laporan analisa dan evaluasi kepada KPU pusat.
Sementara Ketua KPU Gresik Akhmad Roni mengatakan, bahwa pasca rekapitulasi hasil penghitungan surat suara tingkat kabupatan yang diputuskan pada Kamis (17/12) pukul 3.25 WIB lalu. Masing-masing paslon memiliki waktu 3×24 jam hari kerja, untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.
Bila tidak ada sengketa gugatan, maka KPU memiliki waktu paling lambat tiga hari pasca BRPK dikeluarkan. Sebagai dasar untuk menggelar rapat pleno lenetapan bupati terpilih, yang akan di hadiri paslon, parpol dan bawaslu.
“Hasil pleno penetapan bupati terpilih, juga akan kami umumkan kepada publik. Dan sesuai hasil rekapitulasi penghitungan suara, pasangan nomor urut 1 Moh. Qosim dan Asluchul Alif (QA) mendapar 355.611 suara.
Sedangkan paslon nomor urut 2 Fandi Ahmad Yani dan Aminatun Habibah (Niat) mendapatkan 369.844 suara. Dengan hasil ini, paslon Fandi Ahmad Yani dan Aminatun Habibah lebih unggul dari paslon satu. Ada selisih 14.233 suara,” imbuhnya. [kim]
