Komisioner KPU Kabupaten Malang saat mengger jumpa pers di Kantor KPU Kabupaten Malang
Kab Malang, Bhirawa
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang mengakui gagal menekan angka Golput atau pemilih tidak menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Bupati Malang dan Wakil Bupati Malang, yang digelar pada 9 Desember 2015.
Komisioner KPU Kabupaten Malang, Abdul Holik, Senin (14/12), saat menggelar jumpa pers di Kantor KPU kabupaten setempat mengatakan, hasil scan dan input data formulir C1 berada pada angka 58,38 persen atau setara 1.203.736 pemilih dari total 2.061.791 pemilih.
“Partisipasi pemilih pada Pemilihan Bupati (Pilbup) Malang 2015 lebih rendah jika dibandingkan partisipasi pemilih pada Pilbup pada 2010, yang mencapai 60 persen,” terangnya.
Ia menegaskan, KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) 2015 Kabupaten Malang tidak dalam posisi memiliki pretensi politik terkait rendahnya partisipasi pemilih.
Selain itu, fakta fakta yang dilakukan KPU dalam melakukam sosialisasi selama ini menerapkan tiga siklus, yakni pre election, election pheriode, dan post election. Sehingga KPU sudah maksimal melakukan sosialisasi Pilbup kepada masyarakat Kabupaten Malang.
Padahal, kata Holik, KPU telah mencetak spanduk sosialisasi sebanyak 780 buah atau sekitar dua buah per desa. Sementara, KPU juga sudah membuat baliho sosialisasi sebanyak 33 buah. “Dan bahkan KPU juga sudah melakukan sosialisasi tatap muka melalui 3.606 orang petugas pendataan pemilih yang mendatangi warga Kabupaten Malang,” tambahnya.
Diterangkan, sebanyak 1.805.600 lembar brosur untuk ketiga pasangan calon (paslon) Bupati Malang dan Wakil Bupati Malang sebanyak 1.805.600 pamflet, 1.805600 postur sudah disebar. Sedangkan di Kabupaten Malang terdapat 713.516 Kepala Keluarga (KK). Sehingga dapat ditarik kesimpulan, bahwa sebaran bahan kampanye itu dilakukan maksimal, dan tidak ada satu KK yang luput dari informasi Pilbup Malang.
“Tapi kenyataannya, partisipasi pemilih turun, sehingga harus menjadi koreksi bersama baik pemerintah, penyelenggara, partai politik, organisasi kemasyarajatan, pegiat pemilu dan seluruh pemangku kepentingan lainnya,” papar Holik. [cyn]
