KPU Kabupaten Malang Bagikan APK Resmi Tiga Paslon Bupati

APK Paslon Bupati Malang kini sudah berada di Kantor KPU Kab Malang, Jalan Panji, Kec Kepanjen, kabupaten setempat. [cahyono/Bhirawa]

Kab Malang, Bhirawa
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang sudah mempersiapkan Alat Peraga Kampanye (APK), dan APK tersebut sudah selesai dicetak. Sedangkan alat peraga tersebut bergambar tiga Pasangan Calon (Paslon) Bupati Malang dan Wakil Bupati Malang, seperti Paslon Bupati Malang Nomor Urut 1 HM Sanusi-Didik Gatot Subroto (SanDi), Nomor Urut 2 Lathifah Shohib-Didik Budi Muljono (LaDub), dan Nomor Urut 3 Heri Cahyono-Gunadi Handoko (Malang Jejeg).

Sedangkan, kata Komisoner KPU Kabupaten Malang Marhendra Pramudyah Mahardika, Minggu (15/11), kepada wartawan, jika APK yang kita buat berupa  spanduk hingga baliho. Dan Pihaknya sudah mengirim surat ke masing-masing Liason Officer (LO) pada ketiga paslon. Sehingga APK itu nantinya harus diambil dan harus dipasang. “KPU hanya memfalitasi saja, selanjutnya untuk pemasangan baliho maupun spanduk dari masing-masing LO,” paparnya.

Dijelaskan, APK yang kita berikan kepada ketiga Paslon Bupati Malang, tentunya itu resmi yang dibuat KPU. Sehingga jika nanti ditemukan APK tidak memenuhi aturan, maka yang akan menindak adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Malang. Contohnya, APK dipasang di tempat yang dilarang, seperti menutupi fasilitas umum (Fasum), mencantumkan foto atau nama pihak lain yang bukan pengurus partai politik (parpol), dan ukuran yang melebihi ketentuan. Sehingga yang berwenang untuk menurunkan APK tersebut Bawaslu.

Masih dijelaskan Marhendra, ukuran baliho 4×7 meter, masing-masing paslon menerima 5 buah, bilboard atau videotorn ukuran 4×8 meter 5 buah, dan harus terpasang. Kemudian umbul-umbul berukuran 5×1,15 meter sejumlah 20 buah, yang dipasang disetiap kecamatan dan spanduk ukuran 1,5×7 meter sejumlah 2 buah di setiap desa atau kelurahan. ”APK yang dibuat KPU untuk paslon, hal itu sesuai dengan pasal 28 ayat (1) PKPU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota,” ujarnya.

Dia menambahkan, setiap paslon nantinya juga boleh menambah jumlah APK dengan mencetak sendiri sejumlah 200 persen dari jumlah APK yang difasilitasi KPU. Dan paslon yang mencetak sendiri APK sudah disebutkan di dalam pasal 28 ayat (3)

PKPU Nomor 11 Tahun 2020. Dan para paslon jika membuat sendiri APK, maka harus melaporkan ke KPU, dan hasil cetakan tambahan itu sesuai dengan Pasal 28 ayat (6) PKPU Nomor 11 Tahun 2020.

“Tapi jika nanti, ada APK yang dipasang paslon tidak sesuai dengan aturan, maka KPU menyerahkan kepada Bawaslu untuk menindak. Karena untuk menindak pelanggaran Pemilu itu domennya Bawaslu,” pungkas Marhendra.[cyn]

Tags: