KPU Kota Batu Perjuangkan Tak Ada Ketimpangan Insentif Linmas

Suasana rakor pembentukan KPPS bersama stakeholder Kota Batu yang digelar di Hall Hotel Horisson Kota Batu.

Kota Batu, Bhirawa
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu memperjuangkan tidak ada ketimpangan insentif Linmas dalam Pemilu Seretak 2024. Hal ini terungkap dan terus diupayakan KPU dalam rapat kordinasi (rakor) pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) bersama Stakeholder Kota Batu yang digelar di Hall Hotel Horisson Kota Batu, Rabu (6/12).

Komisioner Divisi Sosdiklih Parmas SDM di KPU Kota Batu, Marlina mengatakan, dalam Pemilu serentak 2024 nanti di Kota Batu akan disediakan sebanyak 611 Tempat Pemungutan Suara (TPS). Jika di satu TPS dibutuhkan 7 petugas maka KPU Kota Batu akan membutuhkan 4.277 orang yang menjadi petugas TPS.

“Selain itu sesuai SK KPU RI di setiap TPS akan ditempatkan 2 petugas Satuan Linmas. Dengan demikian untuk seluruh Kota Batu akan ditugaskan sebanyak 1.222 anggota satlinmas ber-SK,” ujar Marlina, Rabu (6/12).

Ia menjelaskan, anggota satlimas ber-SK adalah anggota Linmas yang ditunjuk menjadi petugas penjaga ketertiban di TPS. Dengan kata lain, anggota Linmas inilah yang akan mendapatkan insentif atas jasa pengamanan yang telah diberikan.

Kendala muncul ketika sesuai kebiasaan di pedesaan, anggota Satlinmas yang lain ikut berpartisipasi mengamankan proses pemungutan suara. Hal ini berkaitan dengan semangat guyup dan saling membantu di lingkungan Satlinmas itu sendiri.

Kondisi ini memunculkan kendala dalam pemberian insentif. Untuk anggota Linmas ber-SK akan menerima insentif Rp750 ribu sesuai SK KPU RI. Sementara anggota Linmas tanpa SK hanya mendapatkan insentif Rp 300 ribu sesuai kemampuan pemerintah desa/kelurahan.

“Hal inilah yang memunculkan ketimpangan terhadap insentif Linmas, padahal mereka semua sama-sama menjalankan tugas fungsinya menjaga ketertiban dan kelancaran pemungutan suara di TPS,” jelas Marlina.

Untuk mengatasi kendala ini, katanya, KPU Kota Batu telah melakukan audensi dengan Penjabat Wali Kota Batu untuk memperjuangan tidak adanya ketimpangan insentif Satlinmas dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.

Hasilnya, kekurangan insentif bagi anggota Linmas tanpa SK akan dialokasikan dari anggaran desa. Namun hal ini tidak bisa dilaksanakan di 5 wilayah di Kota Batu yang berbentuk kelurahan. Karena kebijakan kelurahan harus hierarki ke atas. Untuk itu dalam rapat kordinasi kemarin KPU juga mengkordinasikan kepada pemerintah kecamatan dan juga OPD terkait yang hadir untuk membantu pengadaan alokasi dana insentif untuk Linmas.

“Dengan adanya tambahan insentif ini diharapkan tidak ada lagi ketimpangan dalam pembayaran isentif Linmasn di Pemilu Serentak 2024,” tandas Marlina. [nas.iib]

Tags: