Foto: ilustrasi
Panwaslu Pertanyakan Kelebihan Surat Suara
Surabaya, Bhirawa
Surat suara Pilkada Kota Surabaya 2015 mulai dipertanyakan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Dari temuan Panwaslu Kota Surabaya, proses pencetakan surat suara melebihi dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang sesuai dokumen kontrak pada pihak ketiga. Namun, yang diterima Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya sesuai dengan jumlah DPT.
Dari data yang diperoleh Panwaslu merujuk dokumen kontrak, jumlah surat suara yang dicetak 2.219 sekian juta lebih. Namun, yang diterima KPU Kota Surabaya 2.087.170 surat suara, selain itu masih ada cadangan surat suara yang dicetak sesuai SOP pabrik sekitar 1-5 persen dari yang dipesankan.
Hal tersebut dibuktikan saat Panwaslu Kota Surabaya langsung mendatangi pabrik yang mencetak surat suara di Klaten, Jawa Tengah. Dari surat suara yang sudah dicetak dan dilakukan penyortiran, sekitar 2.087.170 lembar kertas untuk coblosan Pilkada Surabaya 9 Desember mendatang.
“Saya datang sendiri ke pabrik percetakan daerah Jawa Tengah dengan naik kereta waktu itu. Maksud kedatangan saya ke pabrik tersebut untuk memastikan berapa jumlah surat suara yang dicetak,” kata anggota Panwaslu Kota Surabaya Lily Yunis, Senin (16/11) kemarin.
Lily mengatakan tidak tahu berapa jumlah kelebihan surat suara tersebut. Namun, dia memastikan kelebihan surat suara tersebut di simpan di pabrik dimana proses pencetakan surat suara tersebut dicetak. “Kelebihan surat suara tersebut masih disimpan pabriknya,” terangnya.
Ia menjelaskan, proses pencetakan surat suara tersebut dibuat sebelum penetapan DPT Surabaya. Hal ini membuktikan bahwa surat suara dicetak sebelum ada penetapan DPT. “Coba tanyakan ke KPU Surabaya berapa jumlah total yang dicetak dan berapa jumlah total yang diterima KPU kemarin? Dan kelebihan surat suara tersebut untuk keperluan apa?, ” katanya.
Menurutnya dokumen kontrak tidak sesuai dengan apa yang diterima KPU Kota Surabaya. “Selain itu, masih ada cadangan surat suara yang dicetak pabrik sendiri sesuai SOP pabrik sekitar 1-5 persen dari yang dipesankan,” paparnya.
Sementara itu, Komisioner KPU Kota Surabaya Divisi Perencanaan, Keuangan, dan Logistik Miftakhul Ghufron mengakui bahwa pencetakan surat suara ada kelebihan. Namun menurutnya, surat suara yang lebih tersebut masih tersimpan di pabriknya. “Yang jelas surat suara yang dikirim ke sini (KPU Surabaya, red) jumlahnya pas. Bahkan, saat ini kurang jumlahnya karena surat suaranya rusak dan cacat, ada sekitar 50 surat suara yang rusak,” katanya.
Ia menjelaskan, akan ada pemusnahan surat suara yang lebih bersama plat untuk cetak surat suara. “Jika yang rusak di sini nanti akan kita kumpulkan. Setelah itu dibawa ke rekanan dan dimusnahkan di sana (pabrik percetakan surat suara, red) karena platnya ada di sana. Nanti ada berita acara pemusnahan surat suara,” jelasnya.
Saat ini dia mengatakan surat suara masih dalam proses pelipatan dan penghitungan ulang jumlahnya. “Kita sudah bendeli per karet 100 surat suara. Totalnya sesuai jumlah DPT, jadi hitungannya per TPS nanti,” imbuhnya.
Diduga mencetak surat suara melebihi jumlah DPT, membuat Ketua KPU Surabaya Robiyan Arifin naik pitam. Robiyan bahkan sesumbar bahwa seluruh jajaran Komisioner KPU Kota Surabaya ingin dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). “Kita malah senang digugat. Dari situ, ada kesempatan untuk klarifikasi,” katanya.
Dia juga menjelaskan terkait isu kebocoran soal pada saat debat kedua pada Jumat (6/11) lalu yang dilontarkan salah satu tim pasangan calon nomor urut dua. “Dulu habis debat kedua katanya kami (KPU Surabaya, red) membocorkan soal. Kami tunggu gugatannya dan mengharapkan dilaporkan ke DKPP, tapi tidak ada kejelasannya. Apa KPU-nya sendiri yang melaporkan,” jawabnya dengan nada tinggi.
Sebagaimana diketahui, dalam penetapan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota, KPU Kota Surabaya memang paling akhir di Jatim. Namun, penyelesaian cetak surat suara di Surabaya menjadi yang paling awal dibandingkan kabupaten/kota lain di Jatim. [geh]
