Bupati Tantri resmikan Rumah Pintar Pemilu Tengger milik KPU.
Kab.Probolinggo, Bhirawa
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Probolinggo, meresmikan Rumah Pintar Pemilu (RPP) Tengger. Peresmian ini ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pengguntingan pita oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Timur Eko Sasmito dan Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari, SE didampingi Ketua KPU Kabupaten Probolinggo HM Zubaidi.
Kegiatan ini dihadiri oleh anggota Komisi VIII DPR RI Drs. H. Hasan Aminuddin, M.Si dan jajaran Forkopimda serta Ketua KPU Kota Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Situbondo dan Bondowoso, perwakilan partai politik (parpol), tokoh agama dan sejumlah siswa SMA di Kota Kraksaan.
Ketua KPU Kabupaten Probolinggo HM Zubaidi, Kamis 20/7 mengungkapkan RPP Tengger ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dalam berdemokrasi yang berfungai pemilu dinamis. “Kami membuat RPP mengacu pada surat KPU RI Nomor 54 tahun 2017 tanggal 21 Juni 2017. Meskipun baru diresmikan, tetapi RPP Tengger ini sudah banyak dikunjungi oleh siswa SMA di Kraksaan,” katanya.
Lebih lanjut Zubaidi mengharapkan agar kegiatan ini tidak hanya dikunjungi oleh pelajar saja. Tetapi ke depan jajaran TNI/Polri serta parpol bisa berduyun-duyun mengunjungi RPP Tengger supaya pintar, cerdas serta paham perjalanan pemilu dari masa ke masa baik Pilbup, Pilgub, Pileg hingga Pilpres.
“Di dalam RPP Tengger ada ada 3 ruang dengan nuansa yang berbeda. Meliputi nuansa Bromo (sejarah dan tahapan pemilu), Batik Rengganis (historis lokal berisi pemilu pilpres) dan Candi Jabung (permainan penyelenggara dan lain sebagainya),” terangnya.
Sementara Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari, SE menyampaikan selamat atas diresmikannya RPP Tengger dengan harapan KPU mampu membuat sejumlah inovasi didalamnya. “Semoga RPP Tengger ini mampu memberikan edukasi bagaimana masyarakat lebih cerdas dan dewasa menyikapi Pilkada serentak pada 27 Juni 2018 mendatang,” ungkapnya.
Menurut Bupati Tantri, keberadaan RPP Tengger ini sejalan dengan target utama KPU dalam menyisir pada anak muda usia pemilih pemula di sekolah-sekolah. Oleh karena itu, KPU diminta untuk bersinergi dengan Dinas Pendidikan (Dispendik) untuk bersama-sama mengedukasi dan menjaring bagaimana ada pemilih potensial yang belum terdaftar.
“Pelaku utama politik wajib pula hukumnya memegang amanah yang sama seperti KPU bagaimana proses pemilihan pilkada sukses. Karena sebagai penyelenggara pemilu, KPU tidak akan mungkin mampu karena tenaga terbatas tanpa bantuan dari semua elemen masyarakat,” tegasnya.
Bupati Tantri mengajak bagaimana KPU dan segenap elemen masyarakat mempunyai tanggung jawab moral untuk bersama-sama mensukseskan pilkada serentak dan menyebarkan informasi yang benar sehingga pilkada serentak 2018 nanti mampu menjadi proses demokrasi yang mampu ditiru oleh daerah lain.
“Semoga pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Probolinggo bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Serta masyarakat dicerdaskan dalam mensukseskan Pilkada serentak sehingga bisa menjadi contoh pada daerah lain,” harapnya.
Sedangkan Ketua KPU Provinsi Jawa Timur Eko Sasmito menerangkan bahwa RPP merupakan program nasional dan pengembangannya diserahkan ke kabupaten/kota apakah RPP itu mempunyai arti. “Setidaknya ada visi dan misi yang bisa diwujudkan. Bagaimana RPP menjadi pusat pengembangan informasi terkait pemilu sehingga ada peningkatan tingkat partisipasi masyarakat,” katanya.
Melalui RPP ini Eko Sasmito mengharapkan bagaimana KPU bisa mempertanggungjawabkan kerja-kerjanya sehingga anggaran dari APBN dan APBD bisa dipertanggungjawabkan. [wap]
