Kapolda Jatim Irjen Pol Unggung Cahyono didampingi Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Setija Junianta saat melakukan sidak ke PPK Sawahan, Minggu (13/7).
KPU Surabaya,Bhirawa
Untuk menghindari adanya tudingan indikasi kecurangan dari berbagai pihak, KPU Surabaya akan menggelar acara rekapitulasi suara hasil Pilpres 2014 secara transparan dan terbuka bagi seluruh masyarakat. Pelaksanaan rekapitulasi di tingkat KPU Surabaya akan dilaksanakan 16-17 Juli 2014.
Sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU pusat, proses perhitungan suara dilakukan selama 8 hari yang dimulai dari tingkat PPS (Kelurahan) selanjutnya ke tingkat PPK (Kecamatan), hingga sampai ke KPU tingkat kota.
Soal kekhawatiran tindak pidana kecurangan di rekapitulasi suara, KPU Surabaya akan menggelar rekapitulasi secara terbuka dan transparan dengan membuka seluruh akses agar seluruh warga kota Surabaya bisa turut menyaksikan.
“KPU akan menggelar acara rekapitulasi suara pada 16 Juli 2014, dan prosesnya akan dilakukan di lantai 3 ruang Garha Swara Gedung KPU Surabaya,” ucap Robiyan Arifin dikonfirmasi, Minggu (13/7).
Nantinya, lanjut Robiyan, acara proses rekapitulasi di KPU Surabaya akan dihadiri oleh tim saksi kedua Capres dan Panwaslu serta masyarakat yang berkeinganan menyaksikan sekaligus memantau secara langsung jalannya rekapitulasi suara Pilpres agar tidak terjadi indikasi kecurangan.
Tingginya potensi kericuhan pada saat penghitungan suara manual oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Juli mendatang, membuat GP Ansor Jatim mengambil inisiatif untuk ikut merapatkan barisan melakukan pengamanan. GP Ansor juga memberi warning baik sipil maupun militer untuk tidak melakukan intervensi terhadap independensi penyelenggara Pemilu.
Wakil Ketua DPW GP Ansor Jatim Andre Dewanto Achmad menegaskan indikasi kerawanan pasca Pilpres 9 Juli lalu, yang pertama adalah Pilpres hanya diikuti oleh dua kandidat, yaitu pasangan nomor urut satu, Prabowo Subianto – Hatta Rajasa dan Joko Widodo (Jokowi) – Jusuf Kalla (JK). Kemudian adanya saling klaim kemenangan dari dua kubu berdasarkan hasil penghitungan suara masing-masing. Bahkan, versi quick count beberapa lembaga survei menampilkan hasil berbeda.
“Melihat fenomena yang muncul pasca-Pilpres 9 Juli ini, khususnya di Jawa Timur, demi kondusivitas pasca-Pilpres GP Ansor Jawa Timur menginstruksikan kepada seluruh kader Ansor yang menjadi penyelenggara Pemilu, mulai dari KPU, PPK, PPS dan Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan dan Panwas Pemilu lapangan untuk bekerja sesuai hukum dan kode etik penyelenggara Pemilu,”tegas pria yang juga mantan Ketua KPU Jatim ini.
Karena itu, pihaknya menginstruksikan kepada semua kader Ansor yang ikut terlibat untuk bertindak jujur, adil dan profesional demi kemurnian hasil Pilpres 2014 yang berkualitas. Selain itu, GP Ansor merasa terpanggil karena ini sebagai bentuk bela negara.
Andry juga mengaku, pihaknya juga memberi warning (peringatan) kepada semua pihak, baik sipil maupun militer agar tidak sekali-kali melakukan intervensi terhadap independensi penyelenggara Pemilu. “Karena itu adalah pengkhianatan terhadap amanah penderitaan rakyat yang dapat mengurangi atau mendegradasi kualitas hasil Pilpres,” katanya.
Sementara itu ormas Gerakan Rakyat Indonesia Baru (GRIB) Jawa Timur siap ‘pasang badan’ untuk mengamankan perolehan suara Prabowo-Hatta.
Sekretaris DPD GRIB Jawa Timur Irwanto menyatakan, khusus untuk Provinsi Jawa Timur pihaknya akan menerjunkan 3 ribu satgas GRIB. Mereka diinstruksikan untuk mengawal suara Prabowo-Hatta. “Kami siap mengawal. Karena dari hasil real count internal pasangan Prabowo-Hatta menang,” kata Irwanto.
Meski demikian, GRIB tetap mempercayakan penghitungan kepada KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu yang independen. [gat.cty]
