KPU Surabaya Jamin Netralitas Panelis Debat

KPU Surabaya, Bhirawa
KPU Surabaya menjamin  kenetralan panelis dan moderator padsa debat public Pilkada Surabaya. Debat public sendiri diagendakan dalam tiga kali debat publik kesempastan. Debat publik pertama dimulai 30 Oktober mendatang, kedua pada 6 November, dan terakhir 27 November.
Komisioner KPU Kota Surabaya Divisi Perencanaan, Keuangan, dan Logistik Miftakhul Gufron menyatakan, debat publik rencananya disiarkan oleh salah satu televisi swasta. Tapi, apakah metodenya siaran langsung atau siaran tunda, pihaknya masih membahasnya.
Gufron menyatakan, saat ini tengah disusun materi debat publik. KPU menjalin kerjasama dengan tim perumus yang terdiri atas akademisi, pengamat, hingga tim pemenangan calon. “Ini juga untuk menentukan moderator debat publik sampai panelis yang dipilih,” kata Gufron kemarin.
Dia menegaskan, netralitas panelis terhadap dua paslon yang mengikuti debat publik bisa dijamin. Tim perumus akan melihat profil-profil calon panelis secara ketat. “Nanti semua kita koordinasikan terlebih dahulu dengan tim pemenangan paslon supaya melihat profil pengamat atau panelis yang dipilih,” tandasnya.
Di sisi lain, Juru Bicara Tim Pemenangan Risma-Whisnu, Didik Prasetyono mengeluhkan petunjuk teknis (juknis) skema debat yang dibuat KPU Surabaya. Debat pemilihan calon Wali Kota dan wakil Wali Kota tahun ini berbeda dengan pemilihan lima tahun lalu.
“Skema debat kali ini tidak ada keriuhan, alat peraga dilarang, kemudian yel-yel dilarang,” ungkap alumnus Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga (Unair) Surabaya ini.
Pria yang akrab disapa Didong ini menyesalkan adanya beberapa batasan yang mengakibatkan keriuhan dan kegembiraan dalam Pilkada tidak terlihat lagi. “Sudah alat peraganya sedikit, keriuhan juga dilarang. Begitu banyak aturan pada pilkada kali ini,” keluhnya.
Pada pelaksanaan pilkada 9 Desember depan, lanjut dia, terkesan partisipasi masyarakat ditekan, serta menumpulkan kreativitas tim pemenangan pasangan calon. “Ini (Pilkada) jauh lebih buruk dari 5 tahun lalu,” ungkapnya.
Perhatikan Kualitas Surat Suara
Tim Pemenangan Pasangan Calon (Paslon) Wali Kota-Calon Wakil Wali kota Tri Rismaharini-Whisnu Sakti Buana minta pihak rekanan pencetak kertas surat suara Pilkada Surabaya agar mengontrol kualitas surat suara sesuai contoh yang diberikan ke KPU.
Juru bicara pasangan Risma-Whisnu, Didik Prasetyono juga minta kualitas tinta yang ditunjukkan melalui contoh cetak, sesuai dengan faktanya.
“Kami minta perusahaan pemenang tender untuk mencetak kertas suara di mesin cetaknya dulu, agar kualitasnya kelihatan terlalu gelap atau terang,” kata Didik, di sela rapat tertutup terkait profing surat suara dan debat paslon, di kantor KPU Surabaya, Selasa (20/10).
Terkait atribut yang dikenakan Risma-Whisnu, pasangan nomor urut 2 ini mengenakan atribut simbol Bendera Merah Putih di dada kiri. Menurut Didik, pasangan yang diusung PDI Perjuangan ini ingin membangkitkan semangat, bahwa siapapun pilihan masyarakat, Merah Putih tetap yang utama.
“Tidak ada perpecahan dan konflik setelah pilkada digelar,” jelas mantan anggota KPU Jatim ini.
Sedangkan, baju putih yang dipakai, menurutnya, melambangkan ketulusan. Meski diusung PDI Perjuangan, namun pasangan calon Risma-Whisnu tak memakai baju partai, karena keduanya sudah menjadi milik warga Surabaya.
“Biarkan masyarakat Surabaya memiliki Risma-Whisnu, dan Merah Putih di dada melambangkan bakti kami untuk Indonesia,” tuturnya.
Sedang soal acara debat kandidat yang dijadwalkan KPU digelar 30 Oktober depan, lanjut Didik, juknis (petunjuk teknis) skema debat yang dibuat KPU tersebut beda dengan Pilkada sebelumnya.
“Skema debat kali ini tidak ada keriuhan, alat peraga dilarang, kemudian yel-yel dilarang,” papar alumnus Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga Surabaya itu.
Pria yang akrab disapa Didonk ini menyesalkan adanya beberapa batasan yang mengakibatkan keriuhan dan kegembiraan dalam pilkada tidak terlihat lagi. “Sudah alat peraganya sedikit, keriuhan juga dilarang. Begitu banyak aturan pada pilkada kali ini,” keluh Didik.
Pada pelaksanaan pilkada 9 Desember depan, imbuh dia, terkesan partisipasi masyarakat ditekan, serta menumpulkan kreativitas tim pemenangan pasangan calon. “Ini (Pilkada) jauh lebih buruk dari 5 tahun lalu,” ungkapnya. (geh.gat)