KPU Tulungagung Gelar Diskusi Publik Pilkada

Diskusi publik terkait pelaksanaan pilkada serentak mendapat sambutan antusias dari peserta karena pelaksaan pilkada Tulungagung tinggal dua tahun lagi.

Diskusi publik terkait pelaksanaan pilkada serentak mendapat sambutan antusias dari peserta karena pelaksaan pilkada Tulungagung tinggal dua tahun lagi.

Tulungagung, Bhirawa
Kendati tidak termasuk daerah yang melaksanakan pilkada serentak tahun 2015, KPU Tulungagung, Selasa (22/12), menggelar diskusi publik terkait pelaksanaan pilkada serentak. Diskusi berlangsung di Ruang Media Center Kantor KPU Tulungagung.
Hadir dalam acara yang dipandu langsung oleh anggota KPU Tulungagung, Suyitno Arman SSos MSi ini di antaranya para pimpinan partai politik di Tulungagung dan organisasi kemasyarakatan. Selain juga dari Pemkab Tulungagung, mahasiswa, OSIS serta organisasi kepemudaan.
Ketua KPU Tulungagung, Suprihno SPd MPd, mengungkapkan gelaran diskusi publik sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan Pilkada Tulungagung yang akan dilakukan pada tahun 2018 mendatang. “Dari pelaksanaan pilkada serentak 2015 kita bisa mengambil gambaran untuk pelaksanaan Pilkada Tulungagung yang akan dilakukan serentak pula pada tahun 2018,” ujarnya.
Sesuai rencana, Pilkada Tulungagung akan berlangsung pada Juni 2018. Pilkada Tulungagung bakal bersamaan dengan pelaksanaan Pilgub Jatim, karena pelaksaan pilkada serentak 2018 dilakukan bagi daerah yang kepala daerah da wakil kepala daerahnya yang masa jabatannya berakhir tahun 2018 dan 2019.
Acara diskusi publik ini berlangsung cukup meriah. Apalagi beberapa peserta yang hadir antusias memberi komentar dan pertanyaan sekitar pelaksanaan pilkada serentak yang dinilai masih banyak kekurangan. Utamanya, terkait jumlah partisipasi pemilih yang relatif rendah.
Bahkan salah seorang mahasiswa yang ikut berkomentar dalam diskusi publik tersebut sempat menyalahkan pemerintah dan para politikus sehingga jumlah pemilih dalam pemilu rendah. “Politisi tidak bertindak negarawan. Pemerintah juga tidak peduli dengan nasib rakyat kecil. Banyak usaha mereka (rakyat kecil) yang hancur akibat kebijakan pemerintah yang tidak memihak rakyat kecil. Ini yang membuat rakyat apatis untuk datang memilih,” tandasnya bersemangat.
Sementara itu, perwakilan dari OSIS justru meminta KPU untuk lebih dekat kepada pemilih pemula agar mereka dapat lebih mengetahui terkait pelaksanaan pilkada serentak dan sekaligus dapat mendongkrak jumlah partisipasi pemilih. “Jadi jangan hanya perwakilan saja yang diundang. Kalau bisa semua siswa dapat pengetahuan pilkada dari KPU,” ujarnya. [wed]

Tags: