KPU Tulungagung Kembali Loloskan Sanksi DKPP

Dewan Kehormatan Penyelenggara PemiluTulungagung, Bhirawa
KPU Tulungagung kembali dapat menunjukkan kinerjanya baik selama menyelenggarakan pemilu. Ini dibuktikan dengan putusan sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Selasa (11/11) sore, yang menolak seluruh aduan pengadu untuk seluruhnya.
“Kami bersyukur karena dalam persidangan DKPP memutuskan pengaduan tidak terbukti dan menolak pengaduan untuk seluruhnya,” ujar anggota KPU Tulungagung, Suyitno Arman SSos MSi, pada Bhirawa, Rabu (12/11).
Perkara yang kembali menjerat KPU Tulungagung tersebut atas aduan Marwin. Ia merupakan caleg dari Golkar daerah pemilihan III Tulungagung.
Selain KPU Tulungagung, Marwin juga mengadukan Panwaslu Kabupaten Tulungagung. Kedua lembaga penyelenggara pemilu tersebut diadukan telah melanggar kode etik sehingga mengakibatkan Marwin tidak terpilih sebagai anggota DPRD setempat pada Pileg 2014 lalu. Sama dengan KPU Tulungagung, Panwaslu Kabupaten Tulungagung dalam sidang DKPP kemarin dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran.
Dengan ditolaknya pengaduan pengadu untuk seluruhnya, menurut Suyitno Arman, DKPP memerintahkan KPU Jatim untuk merehabilitasi nama baik teradu 1 sampai 3 (Suyitno Arman, Suprihno dan Fatah Masrun) yang kesemuanya merupakan anggota KPU Tulungagung periode 2014-2019.
Sementara dua anggota KPU Tulungagung lainnya yang juga diadukan oleh pengadu Marwin tidak dapat disidangkan karena masa tugasnya sebagai anggota KPU Tulungagung telah berakhir. Dan itu sudah ditetapkan oleh DKPP. Dalam sidang DKPP yang dilakukan secara video conference di Kantor Bawaslu Jatim, DKPP membacakan delapan putusan dan empat ketetapan.
Ke delapan putusan yang dibacakan adalah dari KPU dan Panwaslu Kabupaten Tulungagung,  KPU Kabupaten Sampang, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, KPU-Panwaslu Parigi Moutong, KPU Kabupaten Sidrap, KPU Kota Makassar, Panwaslu Kota Makassar, KPU Jeneponto, serta KPU Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara.
Sedangkan, empat ketetapan yang dibacakan adalah dari KPU RI dan KPU Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, Panwas Kecamatan Tamalete, Makassar, Sulsel, Panwascam dan PPK Toribulu, Ampibabo, Parigi Tengah, dan Balinggi, Sulteng, serta KPU dan Panwaslu Kabupaten Tulungagung.
Diberitakan sebelumnya, aduan caleg dari PDI Perjuangan, Murani dan caleg dari PAN, Suwito, terkait dugaan pelanggaran kode etik yang telah dilakukan oleh Ketua KPU Tulungagung, Suprihno SPd MPd juga kandas.  DKPP dalam sidang putusannnya pada tanggal 17 September lalu telah memutuskan menolak pengaduan pengadu seluruhnya. [wed

Tags: