KPUD Sidoarjo Ajukan Tambahan Anggaran Pilkada Rp10 Miliar

Sidoarjo, Bhirawa.
Pengajuan itu disampaikan saat rapat pembahasan dengan komisi A, senin (2/6) siang. Sekretaris KPUD Sidoarjo, Sulaiman mengatakan, gonjang ganjing covid19 akan berakhir kapan, belum tahu. Tapi kalau pilkada dijalankan 9 Desember 2020 sesuai Perpu maka harus disiapkan APD ( alat pelindung diri) untuk panitia pemungutan suara.

Dan itu butuh anggaran yang sangat besar. Pilkada serentak yang sudah diperpukan masih belum turun PKPU nya. Justru dikuatirkan Pilkada 9 Desember tidak bisa dijalankan karena prosedur kesehatan.

Saat ini daerah sedang menunggu langkah KPU pusat, namun apabila 15 juni ini tahapan Pilkada tidak berjalan maka jadwal pemungutan suara akan mundur. “Patokannya 15 juni adakah tahapan pelantikan PPS bisa dilakukan,” tanyanya.

Bila pelantikan tidak bisa dijalankan karena satu dan lain hal maka Pilkada serentak kemungkinan berubah.

Menurut perkiraaanya mundur maret 2021. Keputusannya nanti di KPU pusat. Daerah hanya menjalankan saja.

Sementara siapa yang berharap jadi bupati Sidoarjo perlu menahan nafas panjang. Jadwal pemungutan suara kemungkinan akan mundur lagi, bila pada 15 juni tahapan pilkada belum dimulai.

Pelantikan anggota PPS dan verifikasi calon independen belum bisa dijalankan karena pandemi covid19. Padahal ini merupakan tahapan penting yang harus dilalui menuju Pilkada 9 desember 2020 (Perpu).

Bila terjadi kemungkinan terburuk yang membuat pelantikan PPS diundur, maka pemungutan suara ikut mundur hingga tahun depan. Sementara jabatan bupati/Wabup Sidoarjo berakhir 21 februari 2021.

Dan setelah itu gubernur akan menunjuk pjs bupati Sidoarjo yang mengemban jabatan hingga dilantiknya pasangan kepala daerah yang baru.

Keberadaan pjs bupati pasti membawa implikasi bagi para calon yang bertarung di Pilkada Sidoarjo. (hds)

Tags: