Analis politik Eksekutif Jhon Consulindo, Lasiono
Pemilihan kepala daerah(Pilkada) serentak 2020 sudah masuk penetapan calon dan nomor urut. Namun sejumlah masalah dinilai akan tetap membayangi lancarnya proses Pilkada ini.
Analis politik Eksekutif Jhon Consulindo, Lasiono menyebut pandemic Covid-19 akan membawa dua ekses negative pelaksanaan Pilkada. Selain potensi timbulnya cluster baru Covid-19, politik uang akan semakin mengeras seiring kesulitan ekonomi masyarakat selama pandemic.
Ditemui usai menyampaikan pers con pada media massa, Kamis (24/9), Lasiono menyatakan Pemilihan Kepala Daerah serentak 2020 di Indonesia khususnya di Jawa Timur yang tetap digelar pada 9 Desember 2020 memang menimbulkan pro kontra sejak awal.
“Selain proses dan pelaksanaan yang berapa kali berubah, hal lain yang menjadi perhatian dalam Pilkada 2020 di era pandemi Covid-19 adalah maraknya politik uang atau money politic,” ujar mantan wartawan ini.
Menurutnya transaksi politik uang memang telah menjadi rahasia umum dalam proses demokrasi dan politik elektoral di Indonesia. Tapi politik uang lebih sadis dan ngeri terjadi di masyarakat atau di kelompok masyarakat, di era pandemi Covid-19.
“Betapa tidak, pandemi ini telah melahirkan begitu banyak krisis di masyarakat. Secara umum, ada dua krisis besar yakni krisis kesehatan dan ekonomi. Kedua krisis ini melahirkan dampak nyata di masyarakat. Terutama yang bergantung pada pendapatan ekonomi harian, mereka berada dalam situasi yang sangat rentan. Akibat Pandemi, ekonomi masyarakat melemah. Itu artinya politik uang menjadi praktik yang lebih rawan terjadi pada Pilkada 2020 rasa pademi corona,” terang mantan aktifis 98 ini.
Dalam kondisi tersebut, lanjutnya ,di saat masyarakat memerlukan bantuan dan sulitnya keuangan, lalu muncul kekuatan baru untuk memberikan uang. Tapi sebagai gantinya, mereka diminta untuk mendukung kepentingan politiknya.
“Sebelum Covid-19 saja politik uang marak terjadi, apalagi saat ini akan sangat potensial terjadi lebih masif,” kata Lasiono yang juga Direktur Eksekutif Jhon Consulindo Lembaga Kajian, Penelitian, Pelatihan dan Pendampingan.
Jadi menurut Lasiono yang saat ini masih menempuh S2 pasca sarjana magister ilmu politik di UWKS, di era covid ini ada dua kebutuhan bertemu, satu sisi masyarakat membutuhkan uang, disisi lain ada kepentingan politik mengintai.
“Jika keduanya bertemu ya Tumbu oleh tutup”, tegas pria yang saat ini menempuh program magister di UKS Surabaya ini. Terkait hal ini, lanjut Lasiono, aparat penegak hukum diminta untuk secara ketat melakukan penegakan hukum agar potensi politik uang bisa diminimalkan.
“Untuk itu peran penting penegak hukum yang berwenang sangat diperlukan untuk memantau dan menindak lebih serius potensi politik uang tersebut,” ucap Lasiono.
Selain itu, transaksi politik uang dalam pilkada serentak 2020, kembali Lasiono yang akrab dipanggil Lasio ini, katakan, terjadi karena lemahnya kaderisasi dalam Parpol untuk mengusung calon-calon berintegritas dan kompeten.
Dari setiap pagelaran pilkada jarang muncul kandidat yang benar-benar telah dikader, dan disiapkan untuk menjadi pemimpin rakyat. Kebanyakan yang muncul adalah tokoh-tokoh karbitan yang berhasrat untuk menjadi kepala daerah. Karena tidak memiliki modal sosial, ketokohan, dan modal politik mengharuskan mereka harus bertransaksi politik uang dengan pemilih dan kelompok masyarakat.
“Coba kita lihat dalam pilkada 2020. Yang banyak dicalonkan partai politik kader partai atau tokoh karbitan,” ujar Lasio. Selain itu, Lasio menambahkan, praktik politik uang dalam kontestasi politik elektoral era pandemi Covid-19, efek dari sistem pemilu yang masih sama, yang dilaksanakan secara langsung dan terbuka.
Dengan sistem ini, para kandidat harus berlomba-lomba meraih suara sebanyak-banyaknya dengan menggunakan berbagai cara. Dan politik uang dianggap adalah cara yang paling ampuh dan efektif untuk meraih suara.
“Kepala Daerah beserta partai pengusung dan pendukung, agar bisa-sama mensukseskan Pilkada dengan aman dan kondusif, dengan tidak melakukan tindakan yang dapat merusak kualitas demokrasi seperti politik uang dan lain sebagainya,” ucap Lasio yang juga mantan jurnalis ini. [gat]
