Tuban, Bhirawa
Nilai kinerja anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Tuban Periode 2009-2014 lamban dan buruk, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan sejumlah aktivis mahasiswa dari berbagai organisasi kemahasiswaan di kabupaten Tuban, kemarin (24/8) melakukan aksi pada saat pelantikan anggota DPRD baru Periode 2014-2019 di Gedung DPRD Jl. Letda. Sucipto.
“Kinerja anggota dewan yang dulu lelet dan mandul, untuk anggota yang baru ini kami harap lebih tanggap dengan kepentingan rakyat,” kata koordinator aksi dari LSM Koalisis Perempuan Ronggolawe (KPR) Tuban, Imanul, dalam orasinya.
Para aktivis perempuan ini juga menuntut agar pada anggota dewn yang baru untuk segera mewujudkan, Peraturan Daerah (Perda) perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan, meningkatkan anggaran yang responsif gender. Selain itu, meningkatkan sosialisasi yang menyeluruh dan monitoring terhadap kinerja lembaga wakil rakyat. “Anggota DPRD yang baru harus lebih baik,” terang Imanul.
Selain puluhan aktifis LSM KPR Tuban, dalam aksi kali ini juga diikuti oleh para aktifis mahasiawa dianataranya dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Liga Mahasiswa Nasional Demokrasi (LMND) yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Tuban (FMT) meminta pada anggota dewan yang baru tidak seperti periode tahun sebelumnya.
Para aktifis mahasiswa ini juga menuntut agar anggota dewan yang baru dilantik harus menelurkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat serta lebih transparan terhadap kebijakan yang akan ditetapkan. “Kami juga menolak investasi yang berwatak imperialistic atau menghisap, mengeksploitasi, dan menindas rakyat,” teriak salah satu aktivis dari FMT dalam orasinya.
Menananggapi aksi serta tuntutan dari para aktifis LSM dan Mahasiswa, Kristiawan, SP, Mantan Ketua DPRD Kabupaten Tuban Periode 2009-2014 yang saat ini kembali terpilih sebagai wakil rakyat untuk yang kedua kalinya menyatakan menerima akan hal tersebut.
“Kalau kita dikatakan lelet dan buruk, harus ada indikator-nya. Selama pereiode kemimpian saya ada sekitar 4 Perda inisiasi dewan yang kita buat hasil kerjasama dengan elemen masyarakat, jadi harus jelas,” Kata Kristiawan saat dikonfirmasi Bhirawa (24/8).
Politisi muda dari partai Golkar ini juga menerima masukan dan kritik dari masyarakat, utamanya kritikan yang bersifat membangun untuk perbaikan pemerintah kabupaten Tuban. “Terkait dengan tuntutan mahasiswa, kami juga mendukung serta berharap pada Pemkab agar benar-benar selektif membuka kran investasi, utamanya yang harus dipikirkn adalah dampak-nya, baik sosial, ekonomi serta lingkungan,” terang Kristiawan.
Sementera, dalam aksi para aktifis LSM dan Mahasiswa di depn kantor DPRD, terjeadi kerubutan dengan petugas kepolisian, ketika aktivis berusaha masuk ke Kantor DPRD dari pintu selatan. Merasa aksi dihalang-halangi, para aktifis ini berusaha membuka pintu pagar dengan paksa.
Kendati jumlah mereka tidak terlalu besar, tetapi pintu nyaris terbuka lantaran petugas tampak tidak begitu siap menjaga pintu gerbang. “Kami ingin masuk, izinkan kami menemui para wakil rakyat yang baru dilantik itu,” teriak Niha, salah satu aktivis mahasiswa.
Semula, dalam aksi tersebut sudah terkendali. Akan tetapi kembali memanas, ketika seorang perwira kepolisian berteriak dan meminta supaya semua perlengkapan aksi mereka disita. Bahkan dia meminta aktivis yang melakukan aksi di tempat tersebut diangkut menggunakan kendaraan truck milik Polres Tuban. “Angkut saja,” kata Kabag Ops Polres Tuban, Kompol Suhartono, memerintahkan kepada anak buahnya.
Para aktivis tersebut kemudian digelandang ke truck milik petugas, mereka kemudian diamankan di Mapolres Tuban. Sementara itu, hingga saat ini Bhirawa belum mendapatkan keterangan resmi dari Mapolres Tuban mengenai alasan penahanan aktivis yang melakukan aksi tersebut. [hud]
Caption foto : Petugas kepolisian dari Polres Tuban saat mengamnkan para aktivis mahasiswa dan LSM saat melakukan aksi pada saat pelantikan anggota DPRD baru Priode 2014-2019 kemarin (24/8). (Khoirul Huda)
