Kritisi Meningkatnya Jumlah Kemiskinan, Pengangguran dan Disparitas

Anggota Fraksi Gerindra Aufa menyerahkan draf PU.

Anggota Fraksi Gerindra Aufa menyerahkan draf PU.

Dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Jatim 2015
DPRD Jatim, Bhirawa
Sembilam fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur resmi meminta kepada pemerintah provinsi untuk melakukan pemerataan pembangunan manusia ditingkat pedesaan di Jatim. Sekaligus menekan angka kemiskinan, gizi buruk, disparitas wilayah dan pengangguran yang tidak berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi—
Juru Bicara Fraksi Gerindra DPRD Jatim, dr. Benjamin Kristianto, Mars mengatakan fraksi gerindra menyambut postif tingkat pertumbuhan ekonomi di Jatim mulai mengalami peningkatan. Dimana peningkatan hanya terjadi di perkotaan saja tapi ditingkat pedesaan sangat berkurang, karena kurang mendapatkan pelatihan oleh provinsi Jatim.  “Kalau inflasi diperkotaan juga berkembang bagus tapi inflansi dipedesaan ini terasa berat, karena dipedesaan mata pencarian hanya sebagai petani,” ujarnya.
Oleh karena itu untuk mengurangi dan mengatasi disparitas  pedesaan pihaknya meminta kepada pemerintah agar melakukan peningkatan keterampilan, terutama pelatihan UMKM kepada masyarakat pedesaan agar masyarakat di pedesaan bisa bersaing dengan masyarakat perkotaan. Begitu pula saat menghadapi MEA masyarakat pedesaan bisa bersaing.
Selain itu pihaknya juga meminta pembenahan disektor infrastruktur dan pertanian. Dimana untuk pertanian pihaknya meminta pemerintah untuk memberikan bantuan alat pertanian bagi masyarakat pedesaan. Sementara infrastruktur waduk gongseng bojonegoro pihaknya meminta kepada pemerintah agar menyelesaikan pembangunan tersebut.
Begitu juga terkait permasalahan jalur lintas selatan (JLS) pihaknya meminta kepada pemerintah provinsi Jatim agar serius terhadap pembangunan JLS tersebut. Karena saat ini mulai tersambung pacitan hingga banyuwangi.
Sementara itu disektor pendidikan pihaknya meminta pemprov jatim untuk meningkatkan alokasi anggarannya, karena mulai tahun ini SMA/SMK sudah diambilalih oleh pemprov Jatim.  “Peningkatan anggaran pendidikan perlu dilakukan agar masyarakat di Jatim bisa menikmati pendidikan gratis dari pemerintah,”ujarnya.
Sedang juru bicara Fraksi PPP Jatim, H Rofik mengatakan fraksi PPP mengapresiasi kenaikan pertumbuhan ekonomi di Jatim pada tahun 2015 yaitu sebesar 5,44 persen. Namun patut disayangkan pertumbuhan ekonomi tersebut jauh dari target yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2015 sebesar 6,88 persen.
“Oleh karena itu fraksi PPP Jatim berharap kepada pemprov jatim untuk menggenjot daerah – daerah kabupaten/kota di Jatim yang masih jauh tertinggal dalam pertumbuhan ekonominya,”ujarnya.
Selain itu pihaknya meminta kepada pemerintah provinsi Jatim mengevaluasi   terhadap kinerja tingkat kemiskinan di jatim. Pasalnya PPP menyayangkan berbagai kebijakan program gubernur 2015 ternyata masih kontra prestasi dan tidak berhasil guna mulai tahun 2014  dan 2015 tidak mengalami perubahan sama sekali.  “Oleh karena itu pihaknya berharap pemerintah harus mengeluarkan program yang lebih baik dalam mengentaskan kemiskinan di jatim,”lanjutnya.
Adapun evaluasi FPDIP Jatim terkait LKPj Gubernur  2015 ditemukan banyak angka realisasi anggaran yang jauh dari targetm Salah satunya Program pembinaan gizi masyarakat dari Rp28,2 miliar hanya terserap Rp2 miliar atau 7,28 persen. Tentu saja imbasnya dalam penanganan gizi buruk secara nasional jatim ada pada urutan nomer 2 terburuk setelah NTB.
Lewat jubirnya, Giyanto menegaskan kinerja Pemprov dalam bidang kesehatan dan peningkatan gizi ternyata cukup memprihatinkan. Dari alokasi anggaran yang cukup besar bahkan mencapai puluhan miliar, tapi realisasinya hanya pada angka ratusan juta.
Seraya dijabarkan, Program bina gizi dan kesehatan ibu dan anak sebesar Rp2,9 miliar hanya terealisasi Rp987 juta atau 33,66 persen. Program kegiatan pembinaan kesehatan ibu dan reproduksi dari Alokasi anggaran Rp9,9 miliar penyerapan anggaran hanya Rp334 juta atau 3,37 persen. Program pembinaan pelayanan kesehatan anak dari Alokasi 4,5 miliar realisasi hanya Rp745 juta atau 16,36 persen. Program bantuan operasional kesehatan dari Rp1,4 miliar hanya terserap Rp443 juta atau 31,71 persen dan Program pembinaan gizi masyarakat dari Rp 28,2 miliar yang terealisasi hanya Rp2 miliar atau 7,28 persen. “Imbas dari sangat rendahnya realisasi sejumlah Program tersebut provinsi Jatim secara nasional menjadi provinsi nomer 2 terburuk dalam permasalahan gizi, setelah NTB,”tegas pria yang duduk di Komisi C ini.
Terpisah, Anggota FPDIP Jatim yang lain, Mahhud menegaskan dari angka tersebut menunjukan Program yang dialokasikan rata-rata tidak jalan optimal dikarenakan serapannya tidak sampai 50 persen. Selain itu angka tersebut menunjukan kinerja sejumlah SKPD sangat lemah. Terbukti dinas terkait dalam menjalankan Program yang sudah dialokasikan tidak maksimal. Tidak hanya itu, pengangguran di Jatim tahun 2015 mencapai 906 ribu jiwa naik 7, 47 persen dibanding tahun 2014. [cty]

Tags: