Kantor Pemkab Lumajang
Lumajang, Bhirawa
Pemerintah Lumajang menargetkan sampai dengan awal bulan Oktober KUA dan PPAS untuk tahun 2017 sudah selesai dibahas sebagai bahan untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran-RKA Perangkat Daerah. Dengan demikian RAPBD untuk tahun 2017 siap untuk diajukan ke DPRD di bulan Nopember dan Desember 2016, sehingga berdasarkan kelembagaan yang baru sudah bisa ditetapkan sebagai Perda untuk dilaksanakan pada tahun 2017 mendatang.
Untuk itu Pemkab Lumajang saat ini sedang bekerja keras dalam persiapan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2017. Hal tersebut disampaikan oleh Kabag Organisasi Pemkab Lumajang, Drs. Agus Triyono, M.Si,yang menjelaskan bahwa Raperda kelembagaan berdasarkan PP No18 tahun 2016, telah dibahas antara tim asistensi Pemkab Lumajang bersama Pansus DPRD Kabupaten Lumajang selama 3 hari, untuk memenuhi target waktu yang telah ditentukan sesuai dengan yang tertuang dalam surat edaran Mendagri. “Saat ini sedang menunggu hasil klarifikasi dan evaluasi dari pemerintah Propinsi Jawa Timur atas Raperda yang telah dilakukan pembahasan tersebut,” ujar Agus Triyono (2/9) lalu.
Sementara itu Kepala Bappeda Lumajang Nugroho Dwi Atmoko, menjelaskan bahwa selama menunggu proses fasilitasi yang dilaksanakan oleh Gubernur, Pemerintah Kabupaten Lumajang melalui sekretaris daerah telah menginstruksikan kepada seluruh jajaran di lingkungan Pemda Lumajang untuk segera menyusun SOTK (Struktur Organisasi dan Tata Kerja)di masing-masing perangkat daerah.
Sedangkan hasil penyusunan STOK pada masing masing perangkat daerah tersebut menurutnya akan diperkuat dengan payung hukum berupa Perbup (Peraturan Bupati ) yang secara formal dapat dilaksanakan pada awal tahun 2017 mendatang. “Untuk itu Diharapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama SOTK masing-masing perangkat daerah dapat dibuatkan Peraturan Bupati -Perbup sebagai dasar pelaksanaannya yang secara formal akan dilaksanakan awal Tahun 2017,” kata Nugroho. [dwi]
