Lumajang, Bhirawa
Problematika pendidikan di Jawa Timur rupanya masih menjadi masalah serius. Pelbagai kendala masih dialami sekolah-sekolah SMA/SMK negeri maupun swasta. Hal ini setelah Komisi E DPRD Jatim melakukan kunjungan kerja ke SMA Negeri 2 Kabupaten Lumajang, Jumat (17/1/2020) dalam rangka Sosialisasi Program Pendidikan Tahun 2020 di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Jember-Lumajang.
Dihadapan seluruh Anggota Komisi yang membidangi Kesra, Kepala Sekolah se-Kabupaten Jember dan Lumajang berkeluh kesah dengan disaksikan langsung Sekretaris Dinas Pendidikan Jatim Ramliyanto.
Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Artono menyampaikan bahwa Gubernur Jatim telah memiliki program-program yang luar biasa, khususnya di bidang pendidikan yakni program Jatim Cerdas.
Meski demikian, kata dia, pihaknya ingin mengetahui lebih jauh kendala dan problem apa saja yang dialami sekolah-sekolah di Kabupaten Lumajang dan Jember.
“Kami ingin tahu apa saja keluhan yang ada dibawah. Kita tahu pengangguran di Jatim ini tidak beranjak turun, karena setiap tahun angka pengangguran terus ada,” katanya.
Artono melanjutkan, tujuan utama kunjungan ini adalah untuk mendapatkan masukan terkait penyelenggaraan pendidikan, khususnya pelaksanaan program doubel track di SMA serta pendidikan gratis dan berkuallitas untuk SMA/SMK di Jatim.
“Harapan kami para pemangku pendidikan di Lumajang dan Jember berorientasi agar para lulusan SMA, lebih khusus lulusan SMK bisa siap kerja atau menjadi wiraswasta, agar bonus demografi yang terjadi di Jatim tidak menjadi masalah baru,” ujar anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Jatim.
Wakil Ketua Komisi E, Hikmah Bafaqih pun menyampaikan bahwa Pemprov Jatim membuat program doubel track. “Pada usia SMA/SMK ini sudah mulai berfikir bagaimana kedepannya. Ini adalah titik kritis dan Komisi E akan berterima kasih jika para guru BP/BK mendapatkan tambahan,” terangnya.
Adapun program pendidikan lainnya yakni Tis-Tas (Gratis Berkualitas) diharapkan bisa dilaksanakan secara baik. Sebab, tidak mungkin bisa menghasilkan pendidikan yang berkualitas, kalau para guru belum terjamin kesejahteraannya.
Hal ini disampaikan salah satu guru yang mengajar di SMA Jatiroto Lumajang. Menurut dia, dengan adanya subsidi dari Pemprov ini sebenarnya menimbulkan permasalahan baru. Pasalnya ia harus memberikan talangan terlebih dahulu.
“Kami memberikan talangan, karena pada saatnya dana itu dikucurkan oleh Pemprov. Disisi lain, sebelum guru mendapatkan penghasilan dari Pemprov dan kami ada larangan tidak boleh menambah sumbangan dari wali murid, sementara kami mendapatkan pengasilan Rp125 ribu. Kalau gaji Rp 1juta ditambah dari Pepmrov Rp 750 ribu,” katanya.
“Nah, harapan kami double track ini dicairkan di awal termasuk regulasinya agar bisa melakukan seuatu yang jelas. Karena GTT PTT ini bantuannya terlambat,” jelasnya.
Hal senada juga disampaikan Saidi, Kepala Sekolah SMK Syarifuddin Lumajang. Ia mengaku malu kepada wali murid ketika menanyakan seragam gratis. “Terus terang kami merasa malu kepada wali murid. Kenapa malu, karena kami ditanya seragam gratisnya mana. Bahkan sampai sekarang masih tanya,” ujar Saidi.
Ditengah beberapa keluhan tersebut, Kepala Sekolah SLB Negeri Tompo Kersan Lumajang, Siti Sofia justru menerima keadaan tersebut. Pasalnya, kata dia, meski sekolah negeri, pihaknya telah menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) serta bantuan belajar anak berkebutuhan khusus.
“Kami rasa itu sudah cukup. Cukup untuk kebutuhan siswa. Jadi kami (guru, red) betul-betul gratis. Saya pribadi sangat bersyukur dapat dari Pemprov Rp750 ribu,” katanya.
Meski demikian, Siti hanya menanyakan kenapa honor GTT tidak diberi. “Padahal jumlah GTT kami sedikit dibandingkan SMA/SMK yang lain,” tambahnya.
Terpisah, Bupati Lumajang Thoriqul Haq merasa terbantu sebagai Pemda terhadap penyelesaian persoalan terkait pendidikan, khususnya di tingkat SMA/SMK. “Saya bersyukur Anggota Komisi E menggelar Kunjungan di Lumajang, kami merasa terbantu. Karena itu konsen kami juga untuk membantu supaya anak-anak Lumajang yang sekolah di SMA/SMK terfasilitasi lebih baik lagi,” katanya.
Thoriq sapaan akrabnya menyampaikan bahwa soal sharing dan dialog memang harus dibuka. “Ruang antara kami Pemkab dan Provinsi yang difasilitasi oleh Komisi E tadi sungguh sangat inspiratif bagi kami untuk konsen memperhatikan SMA/SMK yang menjadi kewenangan Pemprov,” tandasnya. [geh]
