Nara sumber dalam Rapat Koordinasi Lanjutan Persiapan Pilkada Serentak 2015 di Bakorwil Madiun, Rabu (16/9) yakni Danrem 081 Dhirot Saha Jaya yang diwakili Kasi Teritorial Korem 081 Letkol Inf S Adi Birowo K (kiri), Muji Raharjo SH, MSi sebagai moderator, Ketua KPU Provinsi Jatim Eko Sasmito SH, MH dan Kasubdit I Ditintelkam Polda Jatim AKBP Asmoro SH, MH. Inzet: Dr Gathot Hendro Priyono.
Bakorwil Madiun Adakan Rakor Pilkada Serentak 2015
Madiun, Bhirawa
Awalnya, Jatim akan melaksanakan Pilkada serentak 9 Desember 2015 di 19 kabupaten/kota. Karena hanya diikuti calon tunggal, Kabupaten Blitar yang masuk wilayah Bakorwil Madiun pelaksanaan Pilkadanya diundur pada 2017. Sehingga di Bakorwil Madiun Pilkada serentak hanya diikuti 5 kab/kota.
Kelima kab/kota di wilayah Bakorwil Madiun yang akan menyelenggarakan Pilkada serentak Desember ini, yakni Kab Ngawi akhir masa jabatan 27 Juli 2015, Kota Blitar akhir masa jabatan 3 Agustus 2015, Kab Ponorogo akhir masa jabatan 12 Agustus 2015, Kab Trenggalek akhir masa jabatan 4 Oktober 2015 dan Kab Pacitan akhir masa jabatan 21 Februari 2015.
“Kita yakin, pemerintah kab/kota mendukung dan mendorong pelaksanaan dan ikut menyukseskan Pilkada serentak di wilayah masing-masing baik pada saat menjelang, pada saat dan pasca Pilkada. Kepada jajaran Polri dan TNI diharapkan untuk memberikan dukungan terhadap pelaksanaan Pilkada serentak ini sehingga akan tercipta situasi kondisi yang tertib dan damai,”kata Kepala Bakorwil Madiun Dr Gathot Hendro Priyono saat membuka Rapat Koordinasi Lanjutan Persiapan Pilkada Serentak Tahun 2015 di Wilayah Bakorwil Madiun, Rabu (16/9).
Dalam rapat koordinasi lanjutan persiapan Pilkada serentak 2015 yang diundang yakni, Polres Kota Blitar, Ponorogo, Trenggalek, Pacitan, Ngawi. Ada juga Kodim Kota Blitar, Ponorogo, Trenggalek, Pacitan dan Ngawi. Selain itu KPU Kota Blitar, Ponorogo, Trenggalek, Pacitan dan Ngawi. Panwaslu Kota Blitar, Ponorogo, Trenggalek, Pacitan, Ngawi. Asisten Pemerintahan Kota Blitar, Ponorogo, Trenggalek, Pacitan, Ngawi. Bagian Hukum Kota Blitar, Ponorogo, Trenggalek, Pacitan, Ngawi. Dispendukcapil Kota Blitar, Ponorogo, Trenggalek, Pacitan, Ngawi. Bagian Pemerintahan Kota Blitar, Ponorogo, Trenggalek, Pacitan, Ngawi. Bakesbangpol Kota Blitar, Ponorogo, Trenggalek, Pacitan, Ngawi. Satpol PP Kota Blitar, Ponorogo, Trenggalek, Pacitan, Ngawi.
Rakor ini juga dihadiri Ketua KPU Provinsi Jatim Eko Sasmito SH,MH, Kasubdit I Ditintelkam Polda Jatim AKBP Asmoro SH, MH, Kasi Teritorial Korem 081 DSJ Letkol Inf S Adi Birowo K.
Menurut Dr Gathot Hendro Priyono, kerjasama antara KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dengan Pemda diperlukan dalam pelaksanaan Pilkada serentak, agar tidak terjadi salah penafsiran dan kesan intervensi terhadap lembaga KPU yang independen. Apalagi kontribusi Pemda terhadap pelaksanaan Pilkada cukup beralasan. Sebab Pilkada merupakan kepentingan daerah, dukungan yang diberikan juga sebagai bentuk komitmen dan kesadaran Pemda karena pelaksanaan Pilkada merupakan tanggungjawab bersama. Yaitu utamanya dalam membantu menyukseskan Pilkada serentak yang baru pertama dilaksanakan agar dalam pelaksanaan pemilihan nanti berjalan aman, tertib, efisien dan efektif.
Dan yang tidak kalah pentingnya, dia berharap agar peran Komunitas Intelejen Daerah (Kominda) untuk memantau dan mengawasi berbagai potensi konflik menjelang Pilkada serentak 2015. Sebab, munculnya ketidakpuasan terhadap hasil Pilkada, pelaksanaan tahapan yang tidak konsisten dan akurasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) kerap mejadi masalah menjelang penetapan pemenang Pilkada. “Karena itu, kepada segenap pihak agar dapat berperan aktif meminimalisir kerawanan dan mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta menggunakan hak pilihnya,” katanya.
Dikatakannya, untuk menjaga kondusifitas daerah sebagai prasyarat suksesnya Pilkada perlu dilakukan identifikasi kondisi sosial politik wilayah. Selain itu mewaspadai perilaku-perilaku yang destruktif yang dapat merusak tatanan politik yang sudah dibangun dan mengelola konflik atau berbagai potensi konflik di daerah dengan memberdayakan forum-forum yang ada. Misalnya, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).
“Yang jelas, kunci sukses Pilkada serentak adalah terletak pada harmonisasi dan sinergitas antara penyelenggara Pemilu dengan Pemda,”tegas Dr Gathot Hendro Priyono.
Sementara itu ada beberapa hal yang dihasilkan dalam rapat koordinasi kemarin. Di antaranya penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2015 di Wilayah Bakorwil Madiun telah disiapkan melalui kerjasama dan sinergitas unsur Penyelenggara Pilkada Serentak (KPU) dan Pemda dengan mengedepankan komitmen bersama dalam mewujudkan pelaksanaan Pilkada yang jujur, aman, sukses dan legitimasi yang didukung seluruh masyarakat dengan tetap tanggap terhadap setiap isu aktual yang berkembang pada setiap tahapan Pilkada. Dengan begitu dapat dilakukan cegah dini dan penanganan yang cepat apabila terjadi permasalahan.
KPU Jatim menegaskan bahwa pelaksanaan Pilkada serentak tahun ini berbeda dengan Pilkada sebelumnya yakni keserentakan dan difokuskan pada saat pemungutan dan dalam penetapan pemenang dilakukan langsung setelah perhitungan suara, di mana bakal calon dengan perolehan suara terbanyak akan ditetapkan sebagai pemenangnya (hanya satu kali putaran).
Anggaran untuk pelaksanaan Pilkada serentak telah disiapkan sesuai peraturan perundangan yang mengatur, yakni dibiayai oleh APBD dan dapat didukung oleh APBN. Apabila terjadi perbedaan perlu dipahami dikarenakan kemampuan APBD masing – masing daerah.
Badan Adhoc juga telah dibentuk di masing – masing daerah dan Daftar Pemilih Sementara (DPS) telah diumumkan sampai dengan di tingkat desa. Diharapkan selanjutnya Panitia Pemungutan Suara (PPS) sudah dibentuk pada November 2015 mengingat pelaksanaan Pilkada serentak digelar 9 Desember 2015.
Jajaran Polri yang didukung jajaran TNI sesuai tugas dan fungsinya telah siap mengamankan jalannya pelaksanaan Pilkada serentak dengan upaya pemetaan kebutuhan personel serta maping potensi kerawanan yang ada di masing – masing daerah.
Pada pelaksanaan Pilkada serentak diharapkan dibentuk Posko Bersama TNI/Polri dan unsur terkait lainnya mulai di tingkat Kabupaten/kota sampai dengan di tingkat desa agar lebih efektif dalam rangka mengamankan dan mengawal pelaksanaan Pilkada dimaksud. [Sudarno]
