Kunjungan Banggar DPR RI ke Pemprov

Jalan tol yang kini berada dalam pengelolaan PT Jasa Marga Pandaan-Malang.

Kepala Daerah Sambat Tak Kebagian Exit Tol
Pemprov, Bhirawa
Tim Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bertandang ke Pemprov Jatim untuk membahas sejumlah isu strategis. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh sejumlah kepala daerah untuk sambat (mengeluh) terkait pembangunan infrastruktur yang belum mendukung pertumbuhan ekonomi di daerahnya.
Diungkapkan Kepala Banggar DPR RI Said Abdullah, ada kecenderungan kepala daerah yang mengharapkan pasca pembangunan jalan tol itu ada exit tol jalan straegis nasional. Sehingga, exit tol akan menumbuhkan pusat-pusat ekonomi baru di daerahnya. Sabab, jika akses ke tol dari setiap kabupaten tidak ada, maka dampak ekonominya tidak muncul.
“Seperti Pasuruan, Tuban Ponorogo berharap pembangunan jalan tol dibarengi dengan exit tol di setiap kabupaten. Sehingga akselerasi pembangunan itu akan terjadi. Kalau tidak, maka pembangunan jalan tol ini tidak akan berguna secara ekonom,” tutur Said usai melakukan pertemuan dengan Pemprov Jatim yang dihadiri oleh Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak di Gedung Negara Grahadi, Senin (9/12).
Selain exit tol, Said juga membahas terkait Perpres 80 tahun 2019 tentang percepatan pembangunan di kawasan Gerbangkertosisula, BTS (Bromo, Tengger, Semeru) dan Selingkar Wilis. Ditegaskannya, Banggar akan berkomitmen untuk mengawal pembahasan dengan pemerintah supaya dalam lima tahun ini dikawal agar mendapat suport dari APBN. “Karena tanpa suport dari APBN, daerah akan tertatih-tatih,” kata dia.
Tapi, lanjut dia, Banggar mengingatkan bahwa percepatan infrastruktur untuk pertumbuhan ekonomi itu hanya akan tumbuh pada saat pembangunan itu saja. Tanpa ada investasi yang berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi juga akan berat.
“Jatim itu cepat atau lambat akan seperti Banten yang sudah ditinggalkan 120 perusahaan besar karena direlokasi ke Jawa Tengah. Karena UMR Jawa Tengah masih Rp 1,2 juta. Banten sudah Rp 4 juta,” tutur dia.
Jatim, lanjut Said, sudah seperti DKI Jakarta. Maka pemerintah harus mengantisipasi ini. “Dengan sistem zonasi, tanah yang seharusnya Rp 2 juta menjadi Rp 4 juta. Itu kan permainan bupati/ wali kota supaya PAD-nya tinggi. Tapi kalau investor tiba-tiba menghadapi harga tanah seperti itu, kabur dia,” tutur politisi dari PDIP tersebut.
Sementara itu, Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak menuturkan, kunjungan tersebut untuk menarik aspirasi dari provinsi maupun daerah terkait dana transfer dan dana desa. Beberapa hal yang menjadi sorotan seperti mekanisme DAK, DAK non fisik dan menu-menu yang baru. “Ada DAK yang akan diterapkan di beberapa daerah seperti pembangkit listrik tenaga sampah. Ada bantuan dari pusat untuk membayar tipping fee. Ini sangat potensial sekali kalau daerah diberikan insentif dan sistemnya kita sebut BCL (Bangun, Cicil, Lunas),” tutur Emil. Dengan beban yang sebagian akan dikaver pemerintah pusat, Emil yakin pembangunan infrastruktur akan semakin menggeliat di daerah.
Di samping itu, lanjut Emil, juga dibahas mengenai dana bagi hasil pajak yang mengalami penurunan signifikan. Bahwa kemungkinan pada Juli mendatang akan dilakukan rekalkulasi dari penerimaan yang akan menjadi basis bagi hasil pajak.
“Rapat hari ini khususnya membahas dana transfer. Tapi bupati/ wali kota juga menyampaikan harapan mereka terkait substansi pembangunan yang dilakukan di wilayah masing-masing. Seperti di Madura ada wacanan pembangunan tol kemudian penanganan banjir di Rejoso dan perbaikan infrastruktur di Pasuruan,” pungkas dia. [tam]

Rate this article!
Tags: