Kunjungi Mojokerto, Komisi E DPRD Jatim Diwaduli Program Tis-tas

Desak revisi SE Gubernur No.430/71/2017
Mojokerto, Bhirawa
Kunjungan Komisi E (Kesra) DPRD Jatim dalam rangka implementasi Perda No.11 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, terkait Sosialisasi Program Pendidikan 2020 dengan kepala sekolah SMA/SMK Negeri dan Swasta serta  Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) se Mojokerto di SMK Negeri 2 Kota Mojokerto pada Jumat (3/12/2019), nampaknya banyak masukan yang didapat wakil rakyat untuk perbaikan penyelenggaraan pendidikan di Jawa Timur kedepan.
Rombongan Komisi E DPRD Jatim beranggotakan sekitar 15 orang dipimpin oleh Artono selaku wakil ketua Komisi bidang Kesra didampingi Kabiro Kessos Pemprov Jatim Hudiyono, perwakilan Bappeda Jatim Sigit Panuntun dan Plt Kacabdin Kota Mojokerto Puji serta Kasek SMK Negeri 2 Kota Mojokerto.
Dalam sambutannya, Artono mengatakan tujuan utama kunjungan ini adalah untuk mendapatkan masukan terkait penyelenggaraan pendidikan, khususnya pelaksanaan program doubel track di SMA serta pendidikan gratis dan berkuallitas untuk SMA/SMK di Jatim.
“Kami berharap para pemangku pendidikan di Mojokerto berorientasi agar para lulusan SMA, lebih khusus lulusan SMK bisa siap kerja atau menjadi wiraswasta, agar bonus demografi yang terjadi di Jatim tidak menjadi masalah baru,” ujar anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Jatim.
Ia juga berharap para siswa SMK saat magang diarahkan magang ke perusahaan yang bonafit agar kompetensi mereka bisa meningkat. “Sekolah juga jangan terlena hanya mengejar sertifikasi kerjasama dengan PT, penghargaan atau piala. Sebab sudah banyak fakta mereka yang pernah mengukir prestasi hingga tingkat internasional tidak jadi apa-apa karena kurang mendapat apresiasi dari pemerintah,” dalih alumnus ITS ini.
Senada, wakil ketua Komisi E DPRD Jatim lainnya, Hikmah Bafaqih menyatakan bahwa berdasarkan data yang ada, lulusan SMK di Jatim banyak yang menganggur. Hal itu harus dicarikan solusi secepatnya. Bahkan kalau perlu para guru memberikan pendekatan personal dengan menjadikan siswa sebagai subyek pendidikan.       
“Kalau perlu SMA/SMK menggandeng Perguruan Tinggi yang ada jurusan psikologi supaya mahasiswanya bisa magang disitu untuk membantu melakukan pendekatan personal kepada siswa kelas XI. Harapannya pihak sekolah bisa melakukan mapping mana siswa berpotensi melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi atau menjadi enterprenure,” jelas ketua PW Fatayat NU Jatim ini. 
Sementara itu, Plt Kacabdin Kota Mojokerto Puri menjelaskan bahwa jumlah SMA/SMK negeri di Kab/Kota Mojokerto sebanyak 24 buah. Sedangkan SMA/SMK swasta sebanyak 132 buah. “Hasil musyawarah dengan MKKS se Mojokerto ada dua program utama tahun 2020, yaitu penguatan manajemen sekolah (kepala sekolah), dan penguatan layanan sekolah melalui peningkatan kompetensi para guru,” katanya.
Pelaksanaan program doubel track di Mojokerto bekerjasama dengan ITS baru diperuntukkan untuk tiga sekolah saja. Namun hasilnya cukup memuaskan karena berhasil menjadi peserta terbaik dalam life skill dan sertifikasi yang diraih SMK Dlanggu.
“Kami harap kedepan semua SMA di Mojokerto dapat program doubel track, sebab 3 sekolah yang menjadi ujicoba lulusannya bagus dan banyak diterima di PTN,” perempuan berjilbab ini. 
Masih di tempat yang sama, Kasek SMKN Pungging Mojokerto Harol Kristianto meminta supaya Gubernur Jatim tidak mengkampanyekan program Tis-Tas karena hal  menjadi bumerang bagi sekolah.  Pasalnya, bantuan dari Pemprov melalui Biaya Penunjang Operasional Penyelengaraan Pendidikan (BPOPP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) belum ideal untuk mewujudkan peningkatan kompetensi, karakter dan enterprenure.
Konsekwensinya, pihak sekolah bersama komite sekolah masih meminta sumbangan kepada siswa untuk menutup kekurangan biaya personal siswa. Terlebih, mereka memiliki dasar berupa SE Gubernur Jatim No.430/71/2017. “Kalau SMA/SMK tak boleh minta sumbangan, ya tolong direvisi SE Gubernur itu atau BPOPP dinaikkan supaya ideal,” tegas Harol.
Ibnu Kasek SMA Mojosari menambahkan bahwa berdasarkan hasil survey rasio ideal biaya personal siswa selama setahun itu kisaran Rp.4 juta per siswa. Sementara, BOPP hanya kisaran Rp.1,2 juta setahun dan BOS Rp.1,4 juta setahun.  “Dengan biaya sebesar itu memang bisa jalan tapi jalan di tempat bukan sampai menyentuk mutu pendidikan. Makanya kami minta  istilah SPP Gratis dihilangkan saja,” pintanya diamini undangan yang hadir.
Para kepala sekolah SMA/SMK di Mojokerto juga banyak yang mengeluhkan ketidakjelasan Juknis BPOPP dan pencairan yang sering terlambat sehingga pihak sekolah kerap menghutang atau pinjam sana siniterlebih dulu. “Penggunaan BPOPP tidak fleksibel seperti BOS. Kalau sekolah swasta banyak yang masih kekurangan tapi sekolah negeri justru ada yang tak terserat sehingga harus dikembalikan ke Kasda, ini khan ironi,” dalih Kasek SMK Muhammadiyah 1 Mojokerto.  
Alih fungsi kewenangan pengelolaan SMA/SMK dari kabupaten/kota ke provinsi diakui para kasek belum bisa memenuhi harapan sepenuhnya. Bahkan cenderung menurun bagi kesejahteraan para guru PTT/GTT lantaran bantuan dari kabupaten/kota sudah dihentikan.
Namun ada secercah harapan melalui program doubel track sekolah SMA/SMK yang masuk kategori 3T (Termiski,, Terpencil dan Tertinggal) siswanya sudah mulai bisa mandiri minimal untuk beli pulsa tak perlu minta kepada orang tua.
“Alhamdulillah di SMA Negeri 1 Dawar Blandong memasuki tahun kedua program doubel track, sebagian siswa sudah bisa membuat produk roti kering, tata rias hingga melayani penjualan online dengan omset 300-500 ribu sebulan. Tahun depan kami tingkatkan dengan membentuk koperasi siswa dan sertifikasi,” kata Kasek SMAN 1 Dawar Blandong Herni. [geh.kar]

Tags: