Kuota KIS Banyuwangi Lebih Banyak Ketimbang Surabaya

Surabaya, Bhirawa
Kuota Pembagian Kartu Indonesia Sehat (KIS) tahap satu untuk daerah Banyuwangi dan Surabaya sudah ditentukan pemerintah pusat. Dari data yang dihimpun di Kantor BPJS Divre VII Jatim menyebutkan jumlah KIS Banyuwangi lebih banyak dari Surabaya. Untuk Banyuwangi penerima KIS sebanyak 371.844 orang sedangkan Surabaya sebanyak 240.546 orang.
Kepala BPJS Drive VII Jatim, Andi Afdal menyatakan, dalam pembagian KIS tahap satu pemerintah menunjuk Surabaya dan Banyuwangi. Menurutnya, penunjukkan ini mutlak dari pemerintah pusat. Sebagai penyelenggara BPJS tidak berhak menentukan berapa jumlah KIS yang disebar ke masyarakat.
”Kita hanya melaksanakan selebihnya pusat yang mengatur dan menelorkan regulasinya,” ujarnya.
Pria berkulit putih ini menyatakan, dalam pembagian KIS, BPJS Kesehatan tidak membagikan kartu kepada masyarakat, melainkan Kantor Pos yang berhak membagikannya. Untuk BPJS hanya melayani pelayanan kesehatan sedangkan pendistribusian kartunya miliknya Kantor Pos.
”Kita akan melayani pasien KIS sebagaimana pemilik kartu BPJS Kesehatan. KIS dan BPJS Kesehatan kegunaannya sama dan bisa digunakan kedua-nya,” ujarnya.
Dikatakannya, dalam pelaksanaannya KIS tahap dua dirinya mengaku belum mengetahui berapa jumlah KIS yang akan disebar ke masyarakat. Selain itu dirinya tidak mengetahui daerah-daerah mana yang akan menjadi sasaran KIS tahap berikutnya. Pada intinya untuk pembagian KIS tahap pertama dari pemerintah bukan sebuah pilot project melainkan hanya sebatas pembagian KIS di dua daerah di Jatim.
”Pemerintah tidak menilai KIS tahap pertama sebagai pilot project karena keberhasilannya tidak dijadikan ukuran bagi daerah lain selain Surabaya dan Banyuwangi. Kebetulan yang dibagikan KIS tahap pertama dari pemerintah adalah Surabaya dan Banyuwangi ,” tegasnya.
Lebih lanjut Andi mengatakan, selain KIS yang dibagikan pemerintah, Kantor Pos juga membagikan tiga kartu sakti lainnya yaitu, Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan e-money. ”Total kartunya sekarang ada empat tapi BPJS Kesehatan hanya fokus menggarap KIS saja sedangkan kartu lain bukan kewenangan BPJS kesehatan,” tambahnya.
Ke depan ia meminta dengan adanya KIS diharapkan akan membantu warga kurang mampu untuk tergabung dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). BPJS memastikan pembagian KIS akan tuntas dalam waktu singkat yaitu tahun 2017. Meskipun mendapat waktu hingga lima tahun ke depan, namun ia yakin pembagian kartu bisa tersebut bisa diselesaikan lebih cepat.
“Infrastruktur di Jatim mendukung untuk itu. Apalagi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) mendukung penuh kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat dalam pembagian KIS,” terangnya. [dna]