Salah satu tempat parkir sepeda motor di area Pasar Lawang, Kec Lawang, Kab Malang, yang saat ini dikelola Dishub Kab Malang.
Kab Malang, Bhirawa
Anggota DPRD Kabupaten Malang mengusulkan agar pihak Pemkab Malang dalam hal ini Dishub menggunakan sistem cek lock untuk mengurangi kebocoran restribusi parkir yang selama ini menjadi salah satu PAD.
Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Malang Tutik Yunarni, mengatakan, pihaknya mengusulkan Dishub Kabupaten Malang agar dalam pengelolaan parkir kendaraan bermotor menggunakan sistem cek lock, hal ini selain pemilik kendaraan saat parkir lebih nyaman, itu pun juga akan mengurangi kebocoran PAD. Sebab selama ini, pengelolaan parkir selalu terjadi kebocoran pendapatan restribusi parkir.
“Menyarankan Dishub Kabupaten Malang agar pengelolaan parkir menggunakan sistem cek lock. Sehingga dengan begitu akan menekan kebocoran pendapatan parkir, serta target PAD dari sektor parkir bisa terpenuhi,” kata Tutik Yunarni, Minggu (18/11).
Selain itu, dengan memakai sistem cek lock, jika dilihat dari aspek lingkungan, maka sistem ini dapat mengurangi kemacetan lalu lintas akibat parkir liar. Sehingga sistem tersebut, secara otomatis dapat meningkatkan PAD dari sektor retribusi parkir. Karena selama ini, di wilayah kabupaten Malang marak parkir liar, dan parkir liar itu telah merugikan pendapatan restribusi parkir.
Ditempat terpisah, Kepala Dishub Kabupaten Malang Eka Hafi Lutfi menyatakan setuju dengan usulan tersebut, namun pihaknya harus tetap melakukan kajian. “Namun hal ini harus dikaji terlebih dahulu, terutama pada aspek sosial karena dalam mengelola parkir harus juga memperhatikan dampak sosialnya. Terutama pada petugas parkir, terkait jaminan pada kesejahteraan petugas parkir,” paparnya.
Menurutnya, jika diberlakukan sistem parkir cek lock, apakah bisa menjamin kesejahteraan para petugas parkir karena basic para petugas parkir beragam, sehingga dengan sistem parkir cek lock itu, apakah bisa menjamin mereka yang sudah baik untuk lebih baik, dan dampak sosial seperti itulah yang perlu diperhatikan. Sementara, pengelolaan parkir dengan sistem cek lock seperti di Daerah Kota Istimewa (DKI) Jakarta, telah memerlukan biaya yang cukup tinggi.
“Pengelolaan parkir dengan menggunakan cek lock, yang utama kita pertimbangkan masalah biaya. Sehingga untuk melangkah ke sana, maka pihaknya akan menghitung berapa anggaran yang harus dibutuhkan. Dan setelah kita studi banding di DKI Jakarta, untuk melakukan pengadaan mesin perangkat cek lock dibutuhkan anggaran sebesar Rp 1 miliar,” ungkap Hafi. [cyn]
