Mathur Husyairi
DPRD Jatim, Bhirawa
DPRD Jawa Timur lagi-lagi dibuat kecewa akan kinerja Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Jatim. Kali ini, Dinas yang dikomandoi Dr dr Kohar Hari Santoso ini dinilai tak transparan terhadap pelaksanaan program Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren).
Hal ini diungkapkan Anggota Komisi E DPRD Jatim, Mathur Husyairi, Senin (28/10/2019). Pihaknya membeberkan saat hearing bersama beberapa waktu lalu Dinkes Jatim hanya menampilkan data abstrak soal pelaksanaan Poskestren.
“Saat hearing bersama kami beberapa waktu lalu, Dinas Kesehatan Jatim hanya tampilkan data abstrak soal pelaksanaan Poskestren. Tak terperinci pelaksanaan program tersebut. Kami menduga dinas tersebut tak transparan dalam menjalankan program tersebut,” ungkapnya.
Mathur mengatakan secara keseluruhan anggaran Dinas Kesehatan Jatim mencapai Rp 433 miliar. Dan pos anggaran untuk Poskestren di Jatim di masing-masing daerah tiap Pondok Pesantren mendapatkan Rp 121juta.
“Dalam pelaksanaan program Poskestren ini, selama tahun 2019 sudah ada 345 poskestren. Sasarannya di tahun 2020 Dinkes Jatim harus mendirikan 185 poskestren yang harus terbentuk antara lain di 37 kabupaten/kota dimasing-masing ada 5 poskestren,” jelasnya.
Mantan aktivis anti korupsi ini menilai bahwa Dinkes Jatim tak serius menjalankan program tersebut. “Mereka tak mau memberi penjelasan nama pondok pesantren mana saja didirikan Poskestren dan siapa saja pengasuhnya. Mereka tak transparan dan kami ragukan kinerjanya,” tutup pria asal Madura ini. (geh)
