Lagi, Mahasiswa Malang Raya Demo Tolak UU Cipta Kerja

Suasana aksi demo mahasiswa IMM menolak Omnibus Law di depan Balai Kota Batu, Jumat (23/10)

Kota Batu,Bhirawa
Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Malang Raya melakukan aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law di depan Balai Kota Batu dan di DPRD setempat, Jumat (23/10). Ia mengajak masyarakat Kota Batu ikut berpartisipasi menolak UU Cipta Kerja yang dianggap cacat prosedural. Aksi mendapatkan pengawalan ketat ratusan petugas gabungan dari Polri, TNI, dan Satpol PP.

Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Agus Muin mengatakan pembentukan Omnibus Law sangat minim partisipasi rakyat. Karena itu UU Cipta Kerja ini dianggap cacat prosedural. “Dan bentuk penolakan ini tidak cukup hanya dilakukan mahasiswa. Penolakan harus dilakukan masyarakat luas termasuk warga Kota Batu,”ujar Agus, Jumat (23/10).

Selama ini, lanjutnya, penolakan Omnibus Law di Malang Raya hanya terjadi dan terfokus di Kota Malang. Karena itu IMM dalam aksinya kali ini sengaja datang ke Kota Batu untuk menggerakkan nurani warga di kota ini.

“Dan setelah di Kota Batu ini, kami akan melanjutkan untuk melakukan aksi demo penolakan Omnibus Law di Kabupaten Malang,”tambah Agus.

Dalam orasinya, para orator IMM mengatakan aksi demo yang dilakukan di Kota Batu ini sebagai bentuk edukasi dan sosialisasi penolakan Omnibus Law kepada masyarakat di Malang Raya. Apalagi tidak terlibatnya masyarakat secara luas dalam rangka pembuatan Omnibus Law juga dianggap sebagai kegagalan anggota DPR RI.

“Anggota DPR RI saat ini sama sekali tidak menginspirasikan pendapat, pandangan, dan keinginan rakyat. Ini adalah sebuah bentuk kegagalan anggota Legislatif,”tegas Agus.

Saat ini IMM Malang Raya memiliki kajian akademis terkait Omnibus Law yang banyak menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Beberapa di antaranya, dalam aspek ketenagakerjaan Omnibus Law dinilai berpotensi menyingkirkan hak-hak pekerja. Adapun yang diperatikan hanya kebutuhan untuk investasi saja. Padahal, dalam hubungan industrial, perlindungan pekerja merupakan bentuk tanggungjawab pemerintah.

Dalam aksi tadi, IMM Malang Raya juga menuntut agar Presiden RI Joko Widodo untuk membuat Perpu pembatalan UU Cipta Kerja. Kemudian mereka juga meminta aparat pengamanan untuk tidak represip terhadap penyampaian pendapat di muka umum, dan tidak melakukan penangkapan secara sewenang-wenang.

Terpisah, Kapolres Batu AKBP Harviadhi Agung Prathama mengatakan pihaknya terus melakukan pengawalan dan pengamanan aksi demo IMM Malang Raya agar bisa menyuarakan aspirasinya di Kota Batu. Dan iapun memberikan apresiasi terhadap jalannya aksi demo IMM yang berjalan kondusif.

“Ahmadulillah kondusif, atas nama Polri menyampaikan terima kasih. Dengan ini kami memberikan penghargaan dan apresiasi kepada IMM Malang Raya,”ujar Kapolres.(nas)

Tags: