Lagi,Dewan Gresik Dapat Laporan Pungli Sekolah

Gresik, Bhirawa
Belum lama ini Komisi D DPRD melakukan hearing, terkait kasus dugaan Pungutan Liar (Pungli) yang terjadi di SDN Karangkering, Kec Kebomas. Ternyata dugaan Pungli Pendidikan juga terjadi di SDN 1 Telogopatut dan SDN 1 Sidokumpol diminta membayar sebesar Rp1,5 juta.
Menurut Anggota Komisi D DPRD Gresik, Mustajab, kasus Pungli sudah tidak bisa dikendalikan. Meski sudak ada kesepakatan untuk dihentikan, namun nyatanya tetap saja dilakukan. Karena Dinas Pendidikan (Dispendik ) setengah hati dalam melakukan tindakan.
”Kalau Dispendik dan Bupati Sambari tegas, kasus laporan Pungli tak akan marak. Dengan maraknya laporan kasus Pungli orang tua wali murid, menunjukan telah terjadi Pungli berjamaah. Kalau ini dibiarkan, maka membuat orang tua wali murid menjerit di tengah situasi ekonomi yang sulit saat ini,” ujarnya.
Mustajab menjelaskan, informasi adanya dugaan Pungli didapat dari kawannya yang anaknya baru masuk Sekolah Dasar (SD), telah dilapori dugaan pungli di SDN 1 Telogopatut. Karena anaknya  baru masuk tahun ini dan langsung diminta untuk bayar iuran dengan beberapa rincian yang keseluruhan jumlahnya mencapai sekitar Rp1,5 juta. Kemudian diangsur sebesar Rp800 ribu. Katanya Gresik sekolah murah dan gratis, tapi baru masuk SD sudah bayar banyak.
Padahal dalan anggaran APBD 2016, pemerintah sudah menganggarkan biaya senilai Rp7 miliar untuk pembelian seragam bagi siswa baru masuk sekolah. Dan dalam rincian dengan modus sumbangan sukarela, ada klausul pembelian seragam lagi ini jadi aneh. Dan dewan menyayangkan kasus seperti ini terus bergulir tiap tahun, namun tak ada perbaikan dan sanksi tegas dari bupati.
Ditambahkan Mustajab yang juga politisi senior dari Fraksi PAN ini, bahwa laporan akan didalami dan ditindaklanjuti oleh komisi melalui hearing dan Sidak, karena itu merupakan tugas DPRD sebagai pengontrol. ”Kami berharap bupati dan Dispendik, segera melakukan eksen sanksi tegas. Agar kasus Pungli bisa diminimalisir, karena kalau berlarut lagi-lagi yang dirugikan adalah rakyat miskin. [kim]