Penyusutan lahan pertanian di hampir seluruh daerah di Jatim, membuat Dinas Pertanian akan berupaya untuk meningkatkan indeks pertanaman (IP).
Pemprov, Bhirawa
Penyusutan lahan pertanian di hampir seluruh daerah di Jatim, membuat Dinas Pertanian akan berupaya untuk meningkatkan indeks pertanaman (IP). Sebab setiap tahunya terjadi rata-rata pernyusutan lahan produktif mencapai 1.000 hektar.
Peningkatan IP yang dimaksudkan yaitu, jika dulunya hanya bisa melangsungkan sekali atau dua kali tanam, nantinya bisa menjadi tiga kali tanam. “Wilayah yang berpotensi ditingkatkan indeks pertanamannya yakni di wilayah DAS Bengawan Solo dan Brantas,” kata Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan Dinas Pertanian (Distan) Jatim, Ahmad Nurfalakhi, Senin (29/9).
Untuk wilayah di DAS Bengawan Solo yang potensial ditingkatkan indeks pertanamannya meliputi Bojonegoro dan Lamongan. Di wilayah itu, tahun lalu indeks mencapai 1,8 kali kini indeks pertanaman ditarget 2,3 kali. “Hal itu bisa dilakukan karena sudah ada Bojonegoro Barrage dan Sembayat Barrage serta didukung pembentukan embung-embung,” urainya.
Sedangkan di daerah aliran Sungai Brantas, lanjut dia, indeks pertanaman padi tahun lalu 2,1 kali dalam setahun. Pemerintah menargetkan bisa indeks pertanaman meningkat hingga 2,5 kali tahun ini. Sedangkan peningkatan indeks pertanaman di daerah aliran Sungai Brantas bisa menambah lahan tanaman padi setara 400.000-500.000 hektare.
“Untuk menaikkannya indeks pertanaman butuh suplai air lebih banyak. Karena itu kami sudah berkoordinasi dengan Dinas PU Pengairan agar melakukan perbaikan dan penambahan waduk, embung, serta jaringan irigasi yang dibutuhkan,” katanya.
Nurfalakhi mengatakan, berkurangnya penyusutan lahan sawah produktif itu terjadi pasca dikeluarkannya UU 41/2010 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan. Namun disisi lain di berbagai daerah masih terjadi pembebasan lahan untuk perluasan industri dan pembangunan perumahan, khususnya di berbagai kota penyangga kota Surabaya, seperti Sidoarjo, Gresik, dan Mojokerto dan Jombang.
“Kalau pembukaan industri dan perumahan di Mojokerto sebagian besar tidak menggunakan lahan sawah produktif. Justru Sidoarjo yang sebagian besar menggunakan lahan sawah produktif,” ujarnya.
Memang, dari seluruh kota penyangga Surabaya, penyusutan lahan sawah terbesar terjadi di Sidoarjo. Hal ini ditengarai karena minimnya lahan kering tak berproduksi disana. Kalaupun ada, lahannya tidak luas dan harganya juga cukup mahal.
“Pembebasan lahan sawah untuk perumahan menjadi pilihan. Dan sebenarnya ini harus dicegah. Namun semuanya kembali ke daerah masing-masing karena Pemprov tidak memiliki kewenangan untuk melarang. Kewenangannya berada di tangan Bupati,” tegasnya.
Walaupun kewenangan tidak pada provinsi, ia mengaku provinsi akan berupaya semaksimal mungkn untuk menekannya. Dan hal ini akan menjadi konsentrasi provinsi, utamanya Dinas Pertanian untuk mewujudkan swasembada pangan Jatim.
Strategi mengintensifkan pertanaman padi, kata dia, diprediksi menjadikan produksi padi di Jawa Timur tahun ini 12,1 juta ton. Setelah dikonsumsi untuk kebutuhan domestik maka masih terjadi surplus padi 4,2 juta ton. [rac]
