Lahan Satu Desa Belum Tuntas, Tol Jombang-Mojokerto Seksi II Molor

Pembangunan Tol Jombang -Mojokerto Seksi II yang berada di Kesamben terkendala lahan yang belum dilepaskan warga, Kamis (28/4). [ramadlan]

Jombang, Bhirawa
Proyek pembangunan jalan Tol Jombang-Mojokerto Seksi II nampaknya masih bakal molor. Pasalnya, puluhan warga  Desa Kendalsari, Kecamatan Sumobito hingga kini masih keberatan melepas lahan tanahnya. Total lahan di satu desa ini yang belum bebas sebanyak 64 lokasi.
Kepala Desa Kendalsari Mulyadi mengatakan total lahan milik warga desanya sebanyak 64 lokasi yang belum bisa dibebaskan. Luasnya mencapai sekitar 43.094 meter persegi. Dari luasan itu, mayoritas keberadaan lahan merupakan lahan pertanian produktif, termasuk ada beberapa aset yayasan serta sebagian lagi berupa tanah wakaf.  “Kita keberatan harga appraisal masih terlalu rendah,” bebernya, Kamis (28/4).
Warga lanjut Kades menduga ada oknum yang kurang terbuka tentang besaran penetapan harga yang telah ditetapkan tim appraisal. Alasannya warga  mendengar di beberapa wilayah desa lainnya besaran harga appraisal jauh lebih tinggi dibanding yang ada di Desa Kendalsari.  “Karena ada perbedaan harga dan tidak ada keterbukaan dalam penentuan harga, kita khawatir warga jadi bergejolak, “imbuhnya seraya mengatakan selama ini aman-aman saja, tidak pernah ada masalah.
Senada warga menilai panitia seolah slintutan untuk merayu warga satu per satu hingga akhirnya mau melepas tanah, walau dengan harga yang minim.  “Saya kurang suka caranya, sepertinya slintutan di belakang,” terang salah satu warga.
Kecurigaan itu semakin kuat saat menemukan lahan seluas 1.697 meter persegi hingga kini belum keluar harga appraisalnya. “Kami masih keberatan, kami minta panitia mau terbuka terkait harga patokan appraisal,” terangnya.
Ia pun mengeluhkan selama ini hanya bisa dipertemukan dengan pihak perwakilan BPN. “Kami mintanya ketemu langsung dengan pengambil kebijakan harga appraisal,” pungkasnya.

Harus Komunikasi
Menyikapi masih molornya pembebasan lahan Tol Jombang – Mojokerto Seksi II ini, Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko meminta warga yang terdampak bisa menjalin komunikasi yang baik dengan PT MHI (Marga Harjaya Infrastruktur) selaku investor tol tersebut. ”Kami menyarankan kepada warga  yang belum melepaskan bidang tanahnya, lebih baik komunikasi secara kekeluargaan dengan MHI,” katanya.
Dikatakannya dalam pembebasan lahan tol sekarang ini, bukan lagi wewenang Pemkab Jombang. Akan tetapi telah menjadi kewenangan BPN (Badan Pertanahan Nasional). ”Meski begitu, jika ada kebijakan yang itu memerlukan peran Pemkab, kita siap dilibatkan,” imbuhnya.
Bupati Nyono mengaku meski bukan wewenang pemkab, namun pihaknya mengaku terus memantau perkembangan proyek tersebut. Bahkan, pihaknya mendengar bahwa pihak MHI nantinya siap memfasilitasi membangunkan rumah warga. ”Ada gambaran tiga desa nanti dibangunkan rumah yang lebih baik lagi dan lebih layak. Termasuk dalam hal sarana dan prasarananya juga bakal dipenuhi,” ujarnya.
Terkait upaya konsinyasi, Bupati Nyono menambahkan jika jadwal atau waktu yang telah ditentukan untuk penyelesaian pembangunan tol, maka konsinyasi akan tetap dilakukan. Karena ini untuk kepentingan nasional. ” Warga harus juga memahami bahwa ini adalah untuk kepentingan umum, pembebasan secara konsinyasi akan tetap dijalankan sepanjang tidak merugikan masyarakat,” pungkasnya. [rur]