Kecewa lahan untuk tol Paspro dihargai rendah warga wadul dewan.
Kab.Probolinggo, Bhirawa
Puluhan warga Desa Muneng Leres, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo, melurug kantor DPRD Kabupaten Probolinggo. Mereka wadul, karena jumlah ganti rugi pembebasan lahan untuk proyek pembangunan tol Pasuruan – Probolinggo (Paspro) dinilai terlalu kecil.
Enam perwakilan warga Muneng Leres itu diterima di ruang ketua DPRD dengan didampingi H. Abdul Malik Haramain, anggota DPR RI. Mereka ditemui Muhammad Yasin, wakil ketua DPRD.
Satu per satu warga lantas menyampaikan keluhan masing-masing tentang ganti rugi tanah mereka untuk jalan tol. Abdul Wahid mengaku, sebagai pemilik tanah di depan kantor KUA Sumberasih. Lahan miliknya, luasnya 280 meter persegi. Namun, hanya bagian depan yang dibebaskan untuk tol. Luasnya, 65 meter persegi.
Nilai ganti rugi yang diterimanya dinilai sangat kecil. Jauh di bawah harga tanah pada umumnya. Menurut Wahid, harga tanah di tempat itu rata-rata Rp 1 juta lebih per meter persegi. Namun, tanam miliknya hanya dihargai Rp 650 ribu per meter persegi.
Di sisi lain, sisa lahan miliknya berupa bangunan rumah, kini tidak memiliki akses keluar masuk. Sebab, bagian depan lahan terkena tol. “Terus, tanah saya yang terkena tol cuma bagian depan. Lalu, bagaimana nasib bangunan rumah saya. Di situ juga tempat usaha isi ulang air galon saya,” katanya Sabtu (11/11 ) malam.
Selain itu dikatakan Wahid, dirinya tak pernah diajak bicara soal nilai ganti rugi lahan. Nilai tanah sudah diputuskan, dan ganti rugi diberikan. Hingga akhirnya, dirinya menyatakan menolak dan sampai ke meja pengadilan.
Namun ternyata, di Pengadilan tidak ada proses mediasi. Hakim langsung memutuskan harga lahan.”Saya mendukung proyek jalan tol itu. Tapi, tolong lahan saya dihargai yang wajar dan jangan setengah-setengah,” tuturnya.
Hal serupa diungkapkan Joni. “Tanah saya di pinggir jalan desa. Seharusnya, harganya sekitar Rp 500 juta. Tapi, dihargai di bawah itu. Kami mendukung proyek tol, tapi harganya mohon yang sesuai,” katanya.
Keluhan sejumlah warga Muneng Leres, Kecamatan Sumberasih soal rendahnya ganti rugi lahan untuk proyek tol Pasuruan-Probolinggo juga jadi perhatian kami, ujar anggota DPR RI, Malik Haramain. Ia ikut mengawal warga melapor ke DPRD setempat.
Sebagai anggota DPR RI, dirinya juga akan membawa masalah ini ke pusat dan meminta Komisi VI untuk segera membahas dengan PT Waskita Karya, tegasnya.
“Saya yang juga membahas soal undang-undang pembebasan lahan terdampak pembangunan nasional itu. Pada prinsipnya, pembebasan lahan itu jangan sampai bikin masyarakat malah jadi miskin,” paparnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Muhammad Yasin mengatakan, semua keluhan masyarakat soal proyek jalan tol akan segera ditindaklanjuti. Pihaknya akan memanggil pelaksana proyek jalan tol Paspro untuk minta penjelasan.
“Selama ini DPRD tidak pernah dilibatkan dalam pembangunan proyek jalan tol Paspro itu. Karena itu, kami akan mengundang PT. Waskita atau PPK-nya untuk meminta penjelasan,” tambahnya.(Wap)
